logo rilis
Begini DPD Saring 18 Jadi 5 Nama Calon Anggota BPK
Kontributor
Intan Nirmala Sari
11 April 2018, 18:51 WIB
Begini DPD Saring 18 Jadi 5 Nama Calon Anggota BPK
FOTO: Sekjen DPD RI

RILIS.ID, Jakarta— Hari ini (11/4/2018), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI rekomendasikan lima nama calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bahan pertimbangan calon pengganti Agus Joko Pramono, mengingat masa jabatannya berakhir Juli 2018. Tahapannya, Ketua Komite IV DPD Ajiep Padindang bersama anggota komite lainnya, melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 18 calon Anggota BPK RI.

"Uji kepatutan dan kelayakan dibagi menjadi enam sesi, dan masing-masing sesi mendengarkan pemaparan visi dan misi dari tiga hingga empat orang calon. Setiap calon memberikan pemaparan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan peningkatan peran BPK," jelas Ajiep di Jakarta, Rabu (11/4).

Baca: Lima Nama Calon Anggota BPK, Syarkawi Rauf Raih Nilai Tertinggi

Sardin Lingga memfokuskan peran BPK di dalam melakukan audit pada saat pra-APBN, dengan tujuan mendapatkan pundi-pundi negara yang lebih tinggi. Sementara itu, Endang Sukendar mengatakan bahwa BPK saat ini tidak perlu optimal, maupun profesional, namun hanya perlu tampil menakjubkan, salah satunya dengan melakukan audit bukan hanya dari hilir tapi juga dari hulu karena masih merebaknya praktek korupsi di daerah.

Wewe Anggreaningsih mengatakan, jika dirinya terpilih menjadi anggota BPK, hal pertama yang akan dilakukan adalah memahami tata kelola organisasi dan manajemen dalam meningkatkan kinerja BPK. Sementara, Pangulu Oloan Simorangkir menekankan bahwa tantangan BPK ke depan yaitu terbatasnya tenaga auditor, Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHPK) harus dapat menjadi sumber awal bagi aktifitas pemberantasan korupsi oleh lembaga penegak hukum dan BPK sebagai Lembaga Pemantau Resiko.

Pada sesi ketiga, calon anggota BPK, Haryo Budi Wibowo menilai BPK harus mengedepankan penyelesaian masalah keuangan di daerah. BPK diharapkan dapat memperjuangkan peran Restrorative Justice untuk mengejar kerugian Negara. 

Yves Sulengka Palambang memandang perlunya upaya peningkatan kualitas kerja untuk mewujudkan visi dan misi BPK menjadi lembaga keuangan yang professional dan independen. “Untuk itu, BPK dapat melakukan kerjasama dengan lembaga kepolisian,” tambahnya. 

Sementara, calon anggota BPK lainnya seperti Marwat, menilai selama ini, kekurangan tenaga pemeriksa dipandang sebagai penyebab utama kurang maksimalnya hasil pemeriksaan BPK. Padahal seharusnya, BPK harus dapat meningkatkan kinerja tanpa harus bergantung pada jumlah pemeriksa. “Saya usulkan perubahan struktur organisasi dengan kombinasi antara struktur depatementalisasi dengan struktur matrik berupa kombinasi,” tuturnya. 

Calon anggota BPK lainnya, Adil Tobing melihat bahwa penerapan Good Government Governance (GGG) dan Good Corporate Governance (GCG) harus di dukung oleh payung hokum sehingga akan ada sanksi yang tegas dan membuat jera para kementerian dan lembaga atau daerah yang didapati melakukan penyalahgunaan dalam pengelolaan  keuangan negara

Sementara itu, calon anggota BPK, Fanky Ariyadi menilai, perlu ada pengkajian kembali tentang pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian yang selama ini diberikan kepada hasil pemeriksaan BPK. Menurutnya, pemberian opini tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga tidak menjadi pencitraan bagi kementerian atau lembaga negara.

Sampai akhirnya, terpilihlah lima nama calon yang diprioritaskan berdasarkan nilai (ranking) yang akan diserahkan kepada DPR RI adalah Dr. Muhammad Syarkawi Rauf, S.E., M.E; Dr. Agus Joko Purnomo, S.St., M.Acc., Ak., C.A; Dr. Ir. Deddy Supriady Bratakusumah, B.E., MURP, M.Sc; Marwata, Ph.D., Ak., C.A., CMA dan Dr. Ir Adil Tobing, S.E., M.M.


komentar (0)