logo rilis
Beberapa Poin Omnibus Law UU Cipta Kerja Yang Menuai Sorotan
Dendi Supratman
Kamis, 08/10/2020 10.55
infografis

Langkah DPR dan pemerintah dalam memuluskan Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi UU akhirnya terwujud. Namun dengan disahkannya RUU cipta kerja menuai banyak sorotan karena dinilai merugikan pekerja.
Berikut sejumlah sorotan terkait Omnibus Law Cipta Kerja:

PENGHAPUSAN UPAH MINIMUM
Penghapusan upah minimum kota/ kabupaten (UMK) dan diganti dengan upah minimum provinsi (UMP). Penghapusan itu dinilai membuat upah pekerja  lebih rendah.
Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan tak boleh ada pekerja yang mendapat upah di bawah upah minimum.

KONTRAK SEUMUR HIDUP DAN RENTAN PHK
Dalam UU Cipta Kerja Pasar 59 dinilai merugikan pekerja karena ketimpangan relasi kuasa dalam pembuatan kesepakatan.
Sebab, jangka waktu kontrak akan berada di tangan pengusaha yang berpotensi membuat status kontrak pekerja menjadi abadi. Bahkan,
pengusaha dinilai bisa mem-PHK pekerja sewaktu-waktu.

Baca Juga

PEMOTONGAN WAKTU ISTIRAHAT
Pada Pasal 79 ayat (2) huruf (b) dikatakan waktu istirahat mingguan adalah satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu. Dalam ayat 5, UU ini juga menghapus cuti panjang dua bulan per enam tahun.
Hal tersebut jauh berbeda dari UU Ketenagakerjaan sebelumnya yang menjelaskan secara detail soal cuti atau istirahat panjang bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun di perusahaan yang sama.

JAM LEMBUR LEBIH LAMA
Draf Omnibus law BAB IV tentang Ketenagakerjaan Pasal 78. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak empat jam dalam seminggu.
Dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Kerja lembur dalam sehari maksimal 3 jam dan 14 jam dalam satu minggu.

MEMPERMUDAH PEREKRUTAN TKA
Jika mengacu pada Perpres Nomor 20 Tahun 2018, diatur TKA harus mengantongi beberapa perizinan seperti rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Visa Tinggal Terbatas (VITAS), dan Izin Menggu- nakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
Sedangkan pada Omnibus Law UU Cipta Kerja Pasal 42 akan memper- mudah perizinan TKA, karena perusahaan yang menjadi sponsor TKA hanya perlu membutuhkan RPTKA saja.


komentar (0)


2020 | WWW.RILIS.ID