logo rilis

Bawaslu Akan Tindak Lanjuti Cakada yang Pakai Dana Ijin Tambang
Kontributor
Tari Oktaviani
01 Juni 2018, 17:56 WIB
Bawaslu Akan Tindak Lanjuti Cakada yang Pakai Dana Ijin Tambang
Ilustrasi Koruptor. RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin memastikan pihaknya akan menindak apabila ada calon kepala daerah yang kedapatan memakai uang izin Sumber Daya Alam (SDA) untuk pembiayaan konsestasi politiknya. Ia pun berharap agar masyarakat juga turut berkontribus melaporkannya kepada Bawaslu apabila ditemukan kecurangan seperti itu.

Ia menyampaikan jika memang ada daerah yang banyak tambang bermasalah kemudian justru berkontribusi memberikan sumbangan kepada peserta pemilu atau calon kepala daerah maka masyarakat diminta segera melaporkannya sebagai bukti. Menurutnya, Bawaslu membutuhkan andil masyarakat karena tak bisa mengawasi seluruh daerah.

"Kalau jajaran kami bisa menemukan tentu kami tindaklanjuti akan sangat baik kalau kemudian kami juga bisa menerima masukan atau laporan dari masyarakat terkait hal ini," katanya, Jakarta, Jumat (1/6/2018).

Menurut Afifudin, selama ini prosedurnya dana kampanye yang masuk kepada pasangan calon si pilkada ini dibenarkan apabila sumbangan perseorangan Rp 75 juta dan sumbangan yayasan/perusahaan maksimal 750 juta. Sehingga tidak boleh melebihi dari itu.

"Dari sisi yang lain, substansinya jangan sampai sumbangan ini kemudian berasal dr katakanlah uang-uamg bermasalah, uang-uang kejahatan," tutupnya.

Sebelumnya, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Johansyah menyebut jelang pemilu seperti pemilihan calon kepala daerah (pilkada) dan pemilihan legislatif (pileg) seringkali banyak izin di Sumber Daya Alam (SDA) yang uangnya dipakai menjadi sumber pembiayaan para calon kepala daerah. 

"Korupsi SDA masih menjadi sumber pembiayaan yang seringkali mendakati politik elektoral langsung. Dari catatan kami, setiap mendekati pilkada pemilu legislatif dan pemilu presiden peningkatan izin-izindan obral izin-izin tambang seringkali kelaur dan ini jadi sumber pembiayaan para calon kepala daerah," katanya, Jakarta, Jumat (1/6/2018).

Hal ini semakin terbukti ketika KPK sejak 2010 sampai 2017 sudah ada 326 kepala daerah menjadi tersangka korupsi terkait SDA. Menurutnya, fenomena ini terjadi karena biaya untuk menjadi Kepala Daerah disebutkan Rp 30 sampai Rp 100 miliar. Sementara harta para calon Kepala Daerah dari 500-an calon hanya rata-rata Rp 6 sampai Rp7 miliar.

Ia mengatakan, ada gap ruang sponsor politik ijon bisa berlangsung salah satunya dari korporasi-korporasi hitam SDA yang menitipkan uangnya ijon kepada calon kepala daerah sehingga apapun keputusan politik yang dikeluarkan produk pilkadanya, tidak mencerminkan krisis sosial dan mendukung lingkungan hidup yang dihadapi masyarakat. 

"Lima menit kita pergi ke bilik suara tapi dikorbankan lebih dr 50 tahun lingkungan kita rusak karena memilih calon yang salah krn dia di ongkosi oleh para pengusaha tambang," paparnya.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)