Home » Peristiwa » Daerah

Batalkan HGB Pulau Reklamasi, Yusril: Pemprov DKI Harus Hati-Hati

print this page Sabtu, 13/1/2018 | 13:39

FOTO: RILIS.ID/ Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa begitu saja meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) menarik atau membatalkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pulau reklamasi, di Teluk Jakarta yang sudah diberikan kepada pengembang. 

‎Menurutnya, reklamasi bukanlah suatu kebijakan, melainkan sebuah perjanjian antara berbagai pihak. Sehingga, konsekuensi dari pembatalan ini dinilai tidak mudah karena mesti mengikuti kaidah hukum yang berlaku.

"Saya sudah katakan, mestinya Pemprov DKI lebih bijak, harus hati-hati karena ini bukan kebijakan, ini perjanjian," kata Yusril melalui sambungan telepon di acara Populi Center dan Smart FM dengan tema Reklamasi dan Investasi, di Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018).

Ia menyontohkan, perbedaan antara kebijakan dengan perjanjian. Contoh kebijakan ialah, larangan melintas sepeda motor di Jalan MH Thamrin yang di buat pada era Ahok-Djarot, yang kemudian dibatalkan oleh Anies-Sandi. Sementara, perjanjian tidak bisa dibatalkan sepihak seperti reklamasi.

"Tapi, kalau perjanjian itu tidak bisa dibatalkan sepihak, karena bagaikan undang-undang, mengikat para pihak yang membuat perjanjian itu. Apalagi reklamasi sudah selesai dikerjakan, itu tidak bisa dibatalkan," terangnya.

"Kalau dibatalkan, berapa triliun Pemprov DKI harus mengganti rugi? Kalau ganti rugi, ya mau tidak mau bayarnya pakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD itu dari rakyat, nanti yang jadi beban rakyat juga. Jadi harus pikir-pikir karena implikasinya besar sekali," pungkasnya.

Penulis Ainul Ghurri
Editor Intan Nirmala Sari

Tags:

Pulau ReklamasiPemprov DKI JakartaYusrilYusril Ihza Mahendra