logo rilis

Basarah: Loyalitas Tunggal ASN Hanya pada Negara dan Pancasila
Kontributor
Nailin In Saroh
04 November 2019, 19:07 WIB
Basarah: Loyalitas Tunggal ASN Hanya pada Negara dan Pancasila
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah saat hadir sebagai Keynote Speaker dalam acara bertajuk "Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dan Metode Melalui Dialektika Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Masa Depan Bangsa Bagi Aparatur Sipil Negara" yang diinisiasi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), bertempat di Nusa Dua Bali, Senin, (4/11/2019).

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap ASN memiliki kesetiaan dan kesetiaan kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, membahas ikatan persatuan, mengabdi setiap negara dan melayani masyarakat. 

ASN yang melakukan penyelewenangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diberhentikan dengan tidak meminta, menyetujui ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

"Kewajiban ASN adalah setia dan taat pada Pancasila dan UUD NRI tahun 1945, menjadi perekat persatuan, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Dengan demikian loyalitas ASN tunggal kepada Negara dan Ideologi Pancasila. Bukan pada negara lain yang digunakan pada ideologi lain," ujar Basarah . 

Basarah, hadir sebagai Pembicara utama dalam acara bertajuk "Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dan Metode Melalui Dialektika Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Masa Depan Bangsa Bagi Aparatur Sipil Negara" yang diinisiasi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), bertempat di Nusa Dua Bali, Senin, ( 4/11/2019). Sebagai peserta sebanyak 200 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Unit Pelaksana Tekns (UPT) Pemasyarakatan seluruh Indonesia. 

Dilanjutkan Basarah, itulah sebabnya pemantapan mental dan ideologi negara demikian penting. Terlebih fenomena terbaru menunjukkan adanya tren ketertarikan sebagian ASN dengan ideologi lain selain Pancasila. Temuan berbagai lembaga survei kredibel menunjukkan hal tersebut. 

Misalnya temuan Survei Alvara tahun 2017 menunjukkan bahwa 19,4 persen ASN tidak setuju dengan Pancasila dan lebih tertarik dengan ideologi Khilafah. Menurut data KemenPANRB jumlah ASN per Juni 2019 mencapai 4,2 juta jiwa. 

"Artinya jika diterbitkan 19,4 persen, maka sekitar 814 ribu ASN yang terpapar dengan ideologi lain," kata dosen Pascasarjana Universitas Islam Malang (Unisma) tersebut. 

Terbaru adalah temuan Setara Institute yang menyebut jelas ASN telah terpapar radikalisme / ekstrimisme. Paling mutakhir adalah kasus Bripda Nesti Ode Samili (Polisi Wanita) yang berdinas di Mapolda Maluku Utara, diberhentikan dari anggota Polisi karena telah terpapar radikalisme / ekstrimisme dari media sosial. 

Khusus untuk ASN yang mengundang di lembaga pemasyarakatan, Basarah ingat ada dua masalah serius. Pertama adalah perdebatan narapidana teroris (Napiter) yang dilindungi terus meningkat. Berdasarkan data Kemenkumham per Desember tahun 2018 jumlah napiter mencapai 558 orang. Dari jumlah tersebut hanya 47 napiter yang telah disetujui oleh setia NKRI. 

"Narapidana Pelindung ini memiliki kemampuan mengajak dan merekrut narapidana lainnya untuk mendapatkan aliran ideologi mereka. Kejadian paling mencengangkan proses rekruitmen paham ekstrimisme dilakukan di Lapas terhadap napi lainnya," terang Ketua DPP PDI Perjuangan itu.

Masalah kedua adalah masalah narkoba. Berbagai kasus yang menunjukkan narkoba yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) masih mampu menghubungkan jaringan narkobanya. Bahkan kepala Badan Nasional Narkotika (BNN) Komjen Pol Heru Winarko menyebut bahwa 90 persen operator narkoba mengaktifkan dari lapas. 

"Jangan sampai lapas jadi sarang pertahanan dan narkoba. Karena pertentangan ideologi untuk ASN sangat tepat. Sebab ASN adalah ujung tombak negara dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat," demikian Basarah.

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID