logo rilis

Basarah Bilang Tudingan Setya Novanto Gegabah
Kontributor
Zul Sikumbang
22 Maret 2018, 19:57 WIB
Basarah Bilang Tudingan Setya Novanto Gegabah
Ahmad Basarah (tengah). FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Pernyataan terdakwa kasus korupsi Proyek e-KTP Setya Novanto dalam lanjutan sidang di Pengadilan Tipikor yang menyebutkan mendengar dari Made Oka Masagung bahwa ada aliran dana proyek e-KTP kepada Puan Maharani Pramono Anung masing-masing US$500 ribu merupakan pernyataan yang secara hukum gegabah.

"Pernyataan tersebut adalah gegabah secara hukum," kata politisi PDIP Ahmad Basarah kepada rilis.id, Jakarta. Kamis (22/3/2018).

Kata calon Wakil Ketua MPR RI, Setya Novanto bukanlah orang yang melihat, mendengar, mengalami sendiri peristiwa tersebut melainkan hanya mendasarkan pada pernyataan orang lain yang juga tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.

Baca: Korupsi e-KTP, Setnov Sebut Puan dan Anung Kecipratan

Dengan demikian, pernyataan Setya Novanto tidak dapat dikualifikasikan sebagai saksi dan tak bisa menjadi salah satu alat bukti.

"Dalam hukum acara Pidana kesaksian Setya Novanto ini disebut sebagai terstimoniun de auditu, yaitu kesaksian karena mendengar dari orang lain yang tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung," sebut Basarah.

Jika pernyataan Setya Novanto dikualifikasikan sebagai keterangan terdakwa, maka meskipun keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, namun dibandingkan alat bukti lainnya, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maka alat bukti keterangan terdakwa bukanlah alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

"Juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan, artinya penuntut umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. Dengan demikian keterangan terdakwa tidak dapat dianggap sebagai kebenaran materiil tanpa dikuatkan dengan alat bukti yang lain," papar Basarah.

Kredibilitas seseorang yang memberikan keterangan di Pengadilan juga sangat mempengaruhi bobot kebenaran keterangan yang diberikannya.

Baca: Ini Nama Anggota DPR Penerima Uang e-KTP Versi Setnov

Selama ini Setya Novanto adalah orang yang dikategorikan tidak kooperatif dalam menghadapi kasus hukum yang menimpanya. Sejumlah tindakan yang menghambat penuntasan kasus ini adalah mulai dari mangkir memenuhi panggilan KPK, masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) hingga sampai saat ini berbelit-belit dalam persidangan dan yang lebih aneh adalah tidak mengakui melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya namun justru mengajukan justice collaborator (JC).

"Kredibilitas terdakwa yang demikian tentu akan menyebabkan keterangan yang diberikannya di persidangan termasuk tiba-tiba menyebut pihak lain menerima aliran dana hanyalah bagian strategi untuk lolos dari jerat hukum dan mengaburkan perkara yang menjeratnya," pungkas Anggota Komisi III DPR RI itu.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)