logo rilis
Bareskrim SP3 Kasus PSI, Akademisi: Sudah Saya Duga 
Kontributor
Kurniati
02 Juni 2018, 00:45 WIB
Bareskrim SP3 Kasus PSI, Akademisi: Sudah Saya Duga 
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari sudah memprediksi Bareskrim Polri akan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas perkara dugaan kampanye di luar jadwal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dilaporkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Saya sudah menduga Bareskrim akan menghentikan penyidikan tersebut," kata Feri, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (2/6/2018).

Menurut Feri, Bareskrim melihat Bawaslu hanya mengusut PSI. Sementara parpol lain yang juga diduga kampanye dini tak ditindak.

Feri juga menilai Bawaslu aneh, karena pelanggaran kampanye di luar jadwal memang terjadi dan dilakukan banyak partai. 

"Putusan itu sesungguhnya sudah diduga. Hal itu lebih karena proses penindakan kepada PSI terlihat tidak adil sedari awal. Akibatnya proses penindakan PSI hanya akan memberatkan partai-partai lain juga terbukti melakukan pelanggaran kampanye di luar jadwal. Padahal semestinya seluruh partai diberikan sanksi agar kampanye di luar jadwal dapat dihindari," ujarnya.

Feri juga tak yakin pertimbangan Bareskrim menghentikan kasus ini karena perbedaan pernyataan soal PKPU lama dan baru. 

Dia yakin, perkara ini dihentikan karena Bawaslu hanya menindak PSI saja.

"Saya pikir logika bahwa soal PKPU sebagai landasan diberhentikan penyidikan tidak tepat karena ini kan pidana yang diatur langsung di dalam UU Pemilu. Penghentian ini juga memberi alasan karena keterangan anggota KPU, Alasan itu tidak sepenuhnya tepat karena alat bukti lain kan banyak. Penghentian ini lebih kepada karena perkara yang sama tidak ditindak sama. Akhirnya berujung pada penghentian karena dapat berdampak kepada partai lain," katanya pula. 

Feri berharap setelah SP3 ini, semua pihak terkait mengoreksi diri.

"Semuanya, tidak hanya Bawaslu, tapi yang koreksi kan juga harusnya sentra gakkumdu, serta juga KPU. Langkah Bawaslu sudah tepat tapi hanya tidak diberlakukan kepada seluruh partai. KPU juga harus bersikap sesuai UU," ujar dia.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)