Home » Fokus

Bara di Rohingya, Asap di Jakarta

Rabu, 6/9/2017 | 21:00

ILUSTRASI: Hafidz Faza

KRISIS kemanusiaan yang terjadi pada etnis Rohingya menerbitkan protes dari berbagai penjuru dunia. Salah satu yang paling keras adalah dari Indonesia, negeri muslim terbesar di dunia. Sejak isu Rohingya memanas, publik Indonesia terus berpolemik soal perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap warga Rohingya.

Ketua Presidium Alumni 212 Kapitra Ampera yang menjadi salah satu perwakilan pengunjuk rasa di Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta, Rabu (6/9/2017), berpendapat diplomasi Indonesia ke Myanmar masih kurang "greget" atau keras.

"Pemerintah sudah ada langkah diplomasi konstruktif tetapi kurang 'greget' tekanannya yang bisa membuat Myanmar segera menghentikan kejahatan-kejahatannya," kata Kapitra.

Menurut dia, langkah diplomasi yang baik untuk menekan Myanmar harus diambil sehingga bisa secepat mungkin menyelamatkan orang Rohingya yang terus mengalami penindasan junta militer Myanmar.

Untuk itu, massa yang berunjuk rasa pada Rabu kemarin mendorong pemerintah Indonesia agar melakukan langkah yang lebih "greget" seperti dengan memulangkan kembali duta besar Myanmar di Jakarta ke negaranya sehingga dapat memberi tekanan.

Selain itu, lanjut dia, perlu juga untuk menutup kantor Kedubes Myanmar di Jakarta, melakukan embargo terhadap Myanmar dan agar Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke Rakhine State di Myanmar.

Tuntutan sikap keras ini juga disuarakan oleh beberapa pihak lain. Front Pembela Islam dikabarkan bahkan akan menggelar unjuk rasa di kawasan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, sebagai bentuk protes kepada pemerintah Myanmar.

Walaupun masih perlu laporan utuh tentang motif dasar di balik krisis Rohingya, beberapa kelompok di dalam negeri masih bersikeras mengaitkannya dengan konflik antar agama. Kapolri Tito Karnavian bahkan menuding isu Rohingya senagaja 'digoreng' untuk memojokkan Presiden Jokowi.

Dia menganggap, isu konflik Rohingya di Myanmar ramai di Indonesia bukan lagi karena mengangkat sisi kemanusiaan. Namun telah diolah sedemikian rupa oleh kelompok tertentu sehingga berbelok menyerang pemerintahan Joko Widodo.

"Dari hasil penelitian itu bahwa isu ini lebih banyak dikemas untuk digoreng untuk menyerang pemerintah. Dianggap lemah," ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/9/2017). 

Tito mengacu pada perangkat lunak analisis opini di platform media Twitter. Dari analisis tersebut, sebagian besar pembahasan mengenai Rohingya yang berkembang, dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya.

"Artinya, isu ini lebih banyak digunakan untuk konsumsi dalam negeri, dalam rangka membakar sentimen masyarakat Islam di Indonesia untuk antipati kepada pemerintah. Ini gaya lama," kata Tito.

Tito mengatakan, cara-cara tersebut juga digunakan dalam pemilihan kepala daerah serentak 2017 untuk menyerang salah satu calon dan pemerintah.

Penulis Danial Iskandar

Tags:

fokusrohingyakonflik sara

loading...