logo rilis
Banyak Masalah, Ini Penyakit Birokrasi versi Menpan-RB
Kontributor
Tio Pirnando
29 Maret 2018, 19:21 WIB
Banyak Masalah, Ini Penyakit Birokrasi versi Menpan-RB
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menyatakan, ada beberapa penyakit birokrasi yang harus segera diobati. Tujuannya supaya tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, efisien serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

"Penyakit pertama, banyaknya pemerintah daerah yang memiliki persentase belanja operasional untuk kebutuhan internal pemerintah yang lebih besar dari belanja publik," ujar Asman, Kamis (29/3/2018).

Menurutnya, kondisi seperti ini sangat membatasi bagi pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada publik. "Akibatnya, pemerintah daerah hanya sibuk dengan urusan internal sehingga urusan pelayanan kepada publik terabaikan," paparnya.

Kedua, lanjut Asman, ialah tingkat korupsi yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari adanya sejumlah kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberanrasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT).

"Mereka diduga tersangkut penyuapan dalam kaitan dengan menjual promosi jabatan, penerimaan fee proyek tertentu, pengesahan RAPBD, dan gratifikasi untuk memperoleh perizinan," tuturnya.

Penyakit birokrasi ketiga, sambung mantan Wakil Wali Kota Batam, Kepulauan Riau ini, ialah inefektivitas dan inefisiensi dalam pengelolaan pembangunan. Akibatnya, banyak perencanaan pembangunan dilakukan secara serampangan, copy paste dari tahun-tahun sebelumnya dan tidak fokus pada outcome yang ingin dicapai.

Dia menilai, kegiatan seperti itu diduga sengaja dibuat hanya untuk memperoleh tambahan penghasilan atau memberikan keuntungan pribadi, diajukan dengan biaya yang jauh lebih besar dari harga pasar, dan lainnya.

"Akibatnya, banyak anggaran pembangunan yang digunakan tetapi tidak tepat sasaran dan boros," bebernya.

Kemudian, penyakit keempat, kata Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih belum optimal dalam mendukung kinerja pemerintah. Dia menyebutkan, secara kuantitas, jumlah PNS saat ini sekitar 4,5 juta orang.

"Dari segi kuantitas, sebenarnya jumlah ini sudah cukup untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Tetapi, dilihat dari sisi kualitasnya yang mayoritas adalah PNS golongan II ke bawah, dengan latar belakang pendidikan SMA ke bawah, maka tidak mudah untuk diandalkan menjadi birokrasi yang berkualitas," kata dia.

Lebih lanjut, dia menerangkan, persoalan kelima penyakit birokrasi ialah organisasi pemerintah yang cenderung besar, baik di pusat maupun di daerah, namun memperbesar struktur tanpa melihat kebutuhan nyata, ketersediaan sumber daya yang dimiliki, kondisi terkini yang dihadapi, dan cakupan wilayah pelayanan.

"Jarang sekali terjadi upaya perubahan struktur organisasi untuk menyederhanakan struktur sesuai dengan kebutuhan nyata. Selain itu, terdapat kecenderungan terjadinya pembentukan lembaga nonstruktural yang tugasnya berhimpitan atau beririsan dengan instansi fungsional," ungkapnya.

Sedangkan, penyakit keenam, kualitas pelayanan publik yang masih belum memenuhi harapan publik. Pelayanan publik ini bisa dalam bentuk perizinan, pelayanan dasar, ataupun pelayanan jasa yang menjadi tanda kehadiran pemerintah di masyarakat.

"Pelayanan publik yang buruk akan memberikan kesan bahwa pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat," tukas dia.

Editor: Elvi R


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)