logo rilis

Bamsoet: Perjuangan Demokrasi Tak Boleh Halalkan Segala Cara
Kontributor

21 Maret 2018, 22:19 WIB
Bamsoet: Perjuangan Demokrasi Tak Boleh Halalkan Segala Cara
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, menegaskan perjuangan dalam demokrasi tidak boleh menghalalkan segala cara. Apalagi, dengan memakai cara-cara intimidasi dan pemaksaan.

Demokrasi, kata dia, harus ditegakkan sesuai aturan hukum serta menjunjung etika.

“Demokrasi tanpa tegaknya hukum akan menjadi anarkhi. Demikian pula demokrasi tanpa etika akan berjalan secara membabi buta dan tanpa arah. Demokrasi zaman now tidak boleh begitu. Demokrasi 'zaman now' harus menjunjung tinggi etika dan hukum,” tegas Bamsoet, sapaan akrabnya dikutip dari laman www.dpr.go.id, Rabu (21/3/2018).

Bamsoet mengingatkan, momentum Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres 2019 berpotensi masih akan diwarnai oleh isu politik identitas dan politik uang. Jika kedua isu ini tidak dikelola dengan baik, ia mnyebutkan, akan menurunkan kualitas demokrasi.

“Pemimpin yang lahir dari proses yang demikian, sulit diharapkan dapat mengemban amanah rakyat untuk kemajuan dan kesejahteraan,” kata politisi Partai Golkar itu.

Bamsoet menuturkan, dalam konteks demokrasi yang berkualitas, semua pihak tentu berharap akan menyaksikan proses pemilu yang ideal dari para peserta pemilu. Adu gagasan, ide, program serta visi dan misi harus menjadi sajian utama. Sehingga, masyarakat Indonesia dapat mengambil pembelajaran politik yang positif untuk perkembangan demokrasi.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini juga berharap, pelaksanaan pilkada, pileg dan pilpres dapat menjadi bukti nyata dari semua komponen bangsa untuk mampu menumbuh-kembangkan demokrasi yang berkualitas.

“Dengan begitu perjuangan memenangkan Pilkada tidak boleh melukai hati rakyat. Justru sebaliknya, kita harus bekerja keras dengan program-program untuk merebut simpati rakyat,” tandas Bamsoet.

Bamsoet menegaskan, kemenangan pilkada tidak hanya untuk merebut jabatan gubernur, bupati atau wali kota saja. Tetapi dengan kemenangan yang diperoleh, harus digunakan untuk perjuangan mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

“Begitu pula dengan perjuangan menegakkan demokrasi. Bukan semata untuk demokrasi itu sendiri, melainkan demokrasi sebagai pintu gerbang demi terciptanya kemakmuran dan keadilan,” tutur Bamsoet. 

Ia menambahkan, DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye Pilkada dan hamonisasi dengan peraturan perundangan yang terkait.

“Langkah-langkah preventif dalam menghadapi potensi ancaman Pilkada serentak perlu disiapkan. DPR telah bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain seperti KPU, Bawaslu, Polri, BIN, TNI, Pemprov, dan Pemda agar pelaksaanan Pilkada dapat berlangsung dengan aman dan lancar," papar Bamsoet.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)