logo rilis
Bamsoet: LPSK Tidak Boleh Bubar Karena Minim Anggaran
Kontributor
Nailin In Saroh
22 Agustus 2019, 13:15 WIB
Bamsoet: LPSK Tidak Boleh Bubar Karena Minim Anggaran
Ketua DPR RI. Bambang Soesatyo

RILIS.ID, Jakarta— Ketua DPR RI Bambang Soesatyo tidak ingin Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membubarkan dan memutus layanan kepada masyarakat lantaran minimnya anggaran operasional. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan perlu memberikan perhatian khusus terkait anggaran LPSK.

"Eksistensi LPSK disetujui diperlukan. Wajib berpartisipasi negara menyetujui. Dan korban. Proses peradilan yang terbebas dari intervensi dan rasa takut, dalam mendukung penegakan hukum yang besar, dapat terwujud. Karenanya, negara tidak dapat lari dari yang diminta dengan bantuan LPSK, seperti halnya segan hidup pun" Tak mau hanya karena masalah anggaran saja, " ujar Bamsoet usai menerima Ketua LPSK Hasto Atmojo dan Sekretaris Jenderal LPSK Noor Sidharta, di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini meminta, demi terlindunginya hak-hak dan korban agar sistem penegakan hukum tak terhambat, maka LPSK harus diselamatkan agar tak mati ditengah jalan. Politik akan dari pemerintah sangat diperlukan, karena DPR RI pada saat diperlukan memerlukan anggaran LPSK.

"Jangan sampai menghabiskan anggaran negara yang dilakukan dengan cara menghemat anggaran yang sangat penting untuk kemaslahatan rakyat. Jika LPSK tak bisa memenuhi kebutuhan operasionalnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Pada akhirnya akan membantu mendukung penegakan dan kepastian hukum di Indonesia," tandas Bamsoet.

Ketua LPSK Hasto menyampaikan, postur anggaran LPSK selalu menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2018, dari kebutuhan Rp 109 miliar untuk memenuhi 3.307 terlindung, LPSK hanya mendapat Rp 81 miliar. DI tahun 2019 dikurangi menjadi Rp 65 miliar dari kebutuhan Rp 115 miliar untuk melayani 2.642 terlindung. Di 2020, lebih menyusut lagi menjadi hanya Rp 54 miliar dari kebutuhan Rp 156 miliar untuk kebutuhan 5.775 terlindung. 

"Belum lagi kebutuhan pembayaran kompensasi terhadap korban terorisme masa lalu. Jika anggaran LPSK hanya Rp 54 miliar, itu hanya bisa memenuhi kebutuhan operasional empat bulan saja, selebihnya kita sulit bergerak," ujar Hasto. 

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID