logo rilis
Bamsoet: Indonesia Harus Siap dengan Revolusi Industri 4.0
Kontributor
Zul Sikumbang
07 Mei 2018, 13:02 WIB
Bamsoet: Indonesia Harus Siap dengan Revolusi Industri 4.0
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, menyatakan Revolusi Industri 4.0 merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh negara manapun. Ini ditandai dengan era digitalisasi dan kecepatan perubahan teknologi yang harus diikuti oleh siapapun. 

"Indonesia harus siap menghadapi itu. Dengan bonus demografi yang kita punya, maka jika ini dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal, saya optimis Indonesia masuk menjadi sepuluh besar kekuatan ekonomi dunia,” kata Bambang Soesatyo di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Kata dia, agenda ke depan yang dilakukan bagaimana agar miss match antara kemampuan pekerja kita dan kebutuhan industri yang ada harus diperkecil. 

Menurutnya, isu tentang tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal dapat dijawab dengan dengan mendorong perlunya penguatan dan percepatan transfer teknologi, skill dan knowledge tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal.

"Penggunaan dana kompensasi tenaga kerja asing serta penguatan sekolah vokasi dan Balai Pelatihan Tenaga Kerja, menjadi hal yang penting," sambung Bambang.

Sementara itu, mantan Menteri Tenaga Kerja, Bomer Pasaribu, mengingatkan pemerintah agar Indonesia tidak mengalami de-industrialisasi. 

"Munculnya kekhawatiran de-industrialisasi justru akan mengancam bonus demografi yang kita miliki dan ledakan pengangguran," kata Bomer.

Oleh karena itu, sambung dia, peningkatan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi harus simetris dengan peningkatan jumlah tenaga kerja lokal yang memiliki kesiapan skill dan knowledge sesuai dengan kebutuhan industri. 

"Untuk  itu pembangunan sistem dan kelembagaan berbasis keunggulan SDM diperlukan untuk hadapi era industrialisasi 4.0," kata Bomer.

Dirjen Binapenta, Maruli AP mengatakan, tujuan dari Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing TKA) adalah untuk mendorong transparansi dan penyederhanaan prosedur perizinan serta percepatan pelayanan dengan mendorong one gate system, termasuk menghindari potensi pungli yang muncul. 

“Selain itu pengendalian dan pengawasan tetap ketat. Prinsipnya, perpres ini tetap mengutamakan tenaga kerja lokal serta tetap membatasi penggunaan tenaga kerja asing" kata Maruli.

Wakil Ketua Umum SOKSI, sekaligus mantan ketua Komisi XI DPR RI, Ahmadi Noor Supit berharap, isu tentang TKA dapat diselesaikan dengan mendorong perlunya penguatan pengawasan terhadap tenaga kerja asing.

Termasuk, mencegah masuknya tenaga kerja asing yang tidak memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan yang berlaku serta melindungi tenaga kerja lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional. 

"Investasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi harus juga memperhatikan pemerataan pembangunan dengan tetap perluasan tenaga kerja lokal," kata Supit.

Editor: Andi Mohammad Ikhbal


500
komentar (0)