logo rilis
Bakornas LAPMI PB HMI Dukung Polisi soal Status DPO Veronica Koman
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
20 September 2019, 20:54 WIB
Bakornas LAPMI PB HMI Dukung Polisi soal Status DPO Veronica Koman
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman

RILIS.ID, Jakarta— Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pers Mahasiswa Islam (Bakornas LAPMI) PB HMI, mendukung langkah kepolisian yang secara resmi telah mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) bagi tersangka kasus dugaan provokasi kerusuhan Papua dan Papua Barat, Veronica Koman. 

Menurut Direktur Bakornas LAPMI PB HMI, Bergas Chahyo Baskoro, langkah yang ditempuh pihak kepolisian adalah bagian dari penegakan kedaulatan hukum di Indonesia dan pemberantasan praktik hoaks yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. 

“Provokasi yang dilakukan VK dengan menggunakan isu SARA telah mempertajam konflik sesama anak bangsa,” kata Bergas di Jakarta, Kamis (20/9/2019). 

Menurut Bergas, kebhinnekaan yang seharusnya dapat digunakan sebagai modal utama membangun negeri telah ditunggangi dan diekspolitasi untuk kepentingan individual maupun kelompok tertentu. Mereka, lanjut dia, ingin mengambil keuntungan dari situasi tidak kondusif yang ditimbulkan.

Seperti diketahui, sebagai alat bukti atas penetapan status tersangka Veronica, pihak kepolisian menemukan enam rekening milik Veronica Koman yang di dalamnya ditemukan adanya transaksi sejumlah dana di daerah konflik di Papua.

“Kami mendukung pihak Kepolisian dalam menegakkan kedaulatan hukum di Indonesia, termasuk melawan segala tindakan yang menggunakan hoaks, berita palsu, maupun ujaran kebencian yang berujung pada upaya disintegrasi sesama anak bangsa,” ujarnya. 

Sebelumnya, Polda Jawa Timur secara resmi telah mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) bagi Veronica Koman, tersangka kasus dugaan provokasi kerusuhan Papua dan Papua Barat.

Penetapan status DPO itu karena hingga batas akhir pemanggilan kedua Veronica belum juga memenuhi panggilan kepolisian.

“Setelah melakukan gelar di Bareskrim Mabes Polri dengan Divhubinter dan Kabareskrim, kami mengeluarkan surat DPO dan surat untuk permintaan red notice,” kata Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan, Jumat (20/9/2019).

Luki mengatakan, pihak Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Mabes Polri melalui interpol sudah berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Australia. Kabarnya, Veronica sudah melakukan komunikasi langsung dengan pihak KBRI.

Sebelum mengeluarkan surat DPO, pihak kepolisian telah melakukan pencarian Veronica Koman beserta dengan penggeledahan rumah yang ada di Jakarta. Setelah tidak kunjung menemukan keberadaan yang bersangkutan, maka selanjutnya kepolisian mengeluarkan surat DPO tersebut.

“Mengeluarkan DPO, setelah sebelumnya melakukan pencarian dan penggeledahan rumah yang ada di Jakarta dan tidak menemukan yang bersangkutan, sehingga dari situ kami mengeluarkan surat DPO,” ujar Luki.

Sementara itu, dilansir dari The Guardians, Pihak Departemen Luar Negeri Australia (DFAT) menyatakan bahwa kasus yang menimpa Veronica Koman bukan kewenangan mereka, melainkan ranah Kepolisian Federal. Oleh karena itu, Pemerintah Australia tak menutup kemungkinan akan menyerahkan Veronica Koman bila pemerintah Indonesia menerbitkan red notice ke interpol.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID