logo rilis
Bagi HMI, Kritik Adalah Keniscayaan Demokrasi
Kontributor
Kurniati
25 April 2018, 19:15 WIB
Bagi HMI, Kritik Adalah Keniscayaan Demokrasi
Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Respiratori, Saddam Al Jihad. FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Respiratori, Saddam Al Jihad merasa prihatin atas penetapan status tersangka kepada Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, Hasby Yusuf.

Menurutnya, penetapan tersebut merupakan tindakan yang tidak melindungi dan memihaki keberlangsungan demokrasi di Indonesia. 

"Negara ini dibangun atas prinsip-prinsip demokrasi. Apapun kritik sebaiknya diterima saja, bukan kemudian dijerat secara hukum. Ini tandanya kita belum tuntas memahami tafsir demokrasi dan berpotensi akan mengalami sebuah kemunduran," kata Saddam, melalui keterangan tertulisnya yang diterima rilis.id di Jakarta, Rabu (25/4/2018)

Ia mengatakan, sistem demokrasi Indonesia telah melangkah maju ke depan, sehingga apapun kritik masyarakat terhadap pemerintah harus disikapi secara demokratis. 

"Demokrasi itu tidak anti kritik, karena ia lahir sebagai solusi atas sistem totaliter. Apalagi bangsa ini telah bermufakat bahwa sistem demokrasi harus di jaga dengan semangat yang termaktub dalam konstitusi negara," ucap Saddam. 

Ketum PB HMI ini juga menghimbau pada aparat penegak hukum agar tidak dengan mudah menetapkan status tersangka.

"Saya khawatir jika semakin banyak warga negara Indonesia yang ditetapkan sebagai tersangka, maka akan menciptakan preseden buruk bagi penegakan hukum kita," tegas Saddam. 

Ditambahkannya, selama kritik itu postitif untuk mengevaluasi kekuasaan, maka itu sah-sah saja. 

"Yang penting secara etis, santun dan beradab, karena saya yakin kritik itu baik untuk kemaslahatan umat dan bangsa,"paparnya.

Sebelumnya Hasby Yusuf yang merupakan Sekretaris  Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Maluku Utara berkicau melalui akun Twitternya.

Adapun cuitannya 'bagi-bagi sembako menjelang pilpres menunjukan rendahnya kualitas kepala negara. Cukup pak kades yang bagi-bagi sembako. Kepala negara urusnya stok pangan nasional bukan tas kresek', cuit Hasby Yusuf.
 


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)