logo rilis

Bacaleg = Bakal Calon Legislatif (1)
kontributor kontributor
M. Deden Ridwan
28 Agustus 2018, 15:56 WIB
Penulis, pegiat konten, konsultan, produser & CEO Reborn Media Inisiatif
Bacaleg = Bakal Calon Legislatif (1)
ILUSTRASI: Hafiz

HAJATAN demokrasi lima tahunan sudah di depan mata. Menu Pileg dan Pilpres siap dihidangkan. Suhu politik memanas. Layar kaca, surat kabar, portal berita, dan media sosial dibanjiri pelbagai nyanyian politik. Dari soal copras-capres, mahar politik bernilai ratusan miliar, pejabat kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK, hingga pamflet-monolog bacaleg—curi start kampanye—yang mengotori ruang publik. 

Berita-berita politik di media berisi campur aduk: fakta, provokasi, propaganda sekaligus hoaks. Bahkan, khusus untuk kasus media sosial, isinya kebanyakan sampah dan fitnah. Pun jauh dari prinsip jurnalisme modern yang sangat menekankan cover-both-side, simpati, dan empati. Sangat sensasional. Maka, tak pelak lagi, suasana kehidupan politik menjadi gaduh dan beringas. Mematikan akal sehat. Mengerdilkan nurani.

Perlu dicatat, silang-sengkarut berita-berita politik yang kerap menghebohkan itu hampir dipastikan hanya bersentuhan dengan peristiwa-peristiwa atau narasi-narasi besar. Yakni: isu tentang pemodal-pemodal atau bohir-bohir politik yang uangnya tak berseri. Mereka tak tampak, tapi berdampak. Tak muncul, tapi memukul. Diam-diam, mereka mengendalikan dan menentukan kehidupan politik dari belakang layar.

Akibatnya, berita dan sumber berita itu hanya menjadi milik orang-orang "besar" yang punya uang, kuasa, dan jejaring. Dampak kekuatan power relation, kata Michel Foucault, filsuf beken, pencetus mazhab post-strukturalis itu. Mereka umumnya tinggal di tengah-tengah gemerlap kota, di gedung-gedung pencakar langit, di apartemen-apartemen mewah dengan fasilitas dan pola hidup wah. Cihuy!

Di atas gedung-gedung megah itulah, mereka mengendalikan tombol politik. Melakukan apa saja, kapan saja, sesuka hati. Mereka investasi politik di mana-mana. Cari aman. Bergerilya siang-malam. Gentayangan bak kuntilanak. Menyelusup. Mencari sasaran. Menguasai atau mengeteng partai politik. Memodali para bacaleg dan tentu saja, yang paling dahsyat, capres/cawapres. Memainkan dan menciptakan isu. Meruncit berita. Membayar buzzer. Menyiapkan timses. Membentuk relawan berbayar yang militan. Bagi-bagi duit. Menaklukkan penguasa lokal. Hingga mungkin "membeli" suara di KPU. Dengan kekuatan uang mahadahsyat, asal mau, semuanya bisa dilakukan.

Jadi, bacaleg-bacaleg berduit yang didukung bohir-bohir kelas kakap itu tak perlu repot-repot keliling dapil: menyapa dan meyakinkan konstituen. Mereka hanya perlu sesekali saja ke daerah. Sekadar formalitas. Mereka cukup kongkow sambil karaokean di kafe-kafe berkelas ditemani cewek-cewek cantik. Dengan cara begitu, hampir bisa dipastikan, mereka akan melenggang ke Senayan.

Nah, bayangkan, apa jadinya jika mereka terpilih menjadi wakil rakyat? Mudah ditebak. Mereka tentu akan lebih mendengar, menyuarakan, dan memperjuangkan aspirasi kepentingan para bohir ketimbang suara rakyat yang diwakilinya. Rakyat pasti akan terlupakan. Karena ada dorongan kuat "politik jasa" yang mereka mesti segera bayar. Sangat determinan. Apalagi balas-budi-politik itu, jika belum tertunaikan, bisa jadi akan selalu menghantui pikiran mereka.

Anggota-anggota dewan semacam itu otomatis tidak akan bisa bergerak independen. Mustahil. Malah mereka justru akan terus berusaha kongkalikong untuk mewujudkan kebutuhan dan keinginan nafsu serakah para bohir yang beredar di mana-mana: di tubuh parpol, pemerintahan, swasta maupun anggota dewan itu sendiri. Drama politik semacam itu biasanya berujung di tangan KPK.

Inilah barangkali bentuk politik kartel mutakhir yang akan terus mendegradasi reputasi DPR. Maka, kepercayaan rakyat pun kepada lembaga wakil rakyat ini, jika tak segera dibenahi secara serius terutama soal rekrutmen anggota legislatif, akan semakin menurun.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID