logo rilis
Azis Yakin Dirinya Dilantik Ketua DPR, Ini Aturannya
Kontributor
Zul Sikumbang
11 Desember 2017, 10:19 WIB
Azis Yakin Dirinya Dilantik Ketua DPR, Ini Aturannya
ILUSTRASI: Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Badan Anggaran DPR RI Azis Syamsuddin yakin ditetapkan sebagai Ketua DPR RI menggantikan Setya Novanto pada rapat paripurna DPR RI yang digelar hari Senin (11/12/2017) ini.

Aziz mengatakan, berdasarkan UU 17/ 2014 Tentang MD3 pasal 87 ayat (1), Pimpinan DPR RI berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri, dan atau diberhentikan. Terkait jika meninggal dan atau mengundurkan diri maka pergantian pimpinan DPR dapat dilakukan dengan mudah. UU 17/2014 Pasal 87 ayat (4) mengatur pergantian pimpinan DPR harus berasal dari partai politik yang sama.

Hari ini publik juga kembali disibukkan dengan pergantian pimpinan DPR RI. Setya Novanto dikabarkan telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Pimpinan DPR. Mekanisme pemberhentian dan pergantian seorang pimpinan DPR RI diatur di dalam peraturan DPR RI tentang tata tertib.

Pasal 39 mengatur tentang pemberhentian pimpinan DPR RI yang mengundurkan diri dan pasal 46 mengatur tentang proses pergantian secara umum baik yang karena meninggal, mengundurkan diri dan diberhentikan.

Terkait pemberhentian, Pasal 39 tata Tertib DPR RI menyebutkan bahwa pimpinan DPR RI yang mengundurkan diri mengajukan surat pengunduran diri kepada Pimpinan DPR RI di atas kertas bermeterai. Selanjutnya Pimpinan DPR RI mengadakan rapat pimpinan membahas surat pengunduran diri tersebut dan meminta nama pengganti kepada partai politik yang bersangkutan.

Pasal tersebut secara jelas menyebutkan bahwa domain penggantian nama pimpinan DPR RI yang mengundurkan diri adalah hak Partai Politik yang bersangkutan.

Selanjutnya terkait pergantian pimpinan DPR diatur dalam Pasal 46 Tata Tertib DPR. Ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal terdapat pimpinan DPR RI yang berhenti maka harus segera dilakukan pergantian. Pasal selanjutnya menjelaskan dalam hal pergantian pimpinan DPR tidak dilakukan secara keseluruhan maka pimpinan DPR meminta nama pengganti kepada Partai Politik melalui Fraksi. Dan Partai politik melalui fraksinya  memberikan nama pengganti.

Dalam pasal ini pengganti pimpinan DPR RI juga disebutkan sebagai domain parpol. Peran Fraksi hanya melanjutkan surat dari parpol dengan membuat surat pengantar.

Selanjutnya ayat (4) pasal 46 tatib DPR RI menyebutkan jika Pimpinan DPR sudah menerima nama pengganti dari Partai politik melalui Fraksi maka Pimpinan DPR menyampaikan nama penggantian tersebut dalam rapat paripurna. Redaksi Pasal tersebut berbunyi: “Pimpinan DPR menyampaikan nama pengganti ketua dan atau wakil ketua DPR sebagaimana pada ayat (3) dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan.

“Terkait pasal tersebut maka pimpinan DPR cukup menyampaikan nama penggantinya dalam rapat paripurna untuk ditetapkan tanpa meminta persetujuan dari Rapat Paripurna. Pengertian kata ditetapkan penting untuk digarisbawahi karena dalam berbagai pasal di UU MD3 dan tata Tertib ada yang mengatur tentang penetapan dan ada yang mengatur tentang permintaan persetujuan dari rapat paripurna,” kata Aziz di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Terkait hal tersebut, dalam kasus terjadinya pengunduran diri dari pimpinan DPR RI dapat dilakukan dengan mudah. Syarat administratif yang dibutuhkan hanyalah Surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, surat pengajuan nama pengganti dari Parpol dan surat pengantar dari Fraksi kepada pimpinan DPR RI. Tidak ada ketentuan administratif lain seperti surat harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal parpol dan atau Ketua dan Sekretaris Fraksi.

Beda halnya dengan pemberhentian anggota DPR RI oleh Parpol seperti di dalam pasal 14 ayat (1) yang mempersyaratkan adanya surat dari Parpol yang di tanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekjen Parpol. Hanya pasal 14 ayat 1 dalam tersebut yang mensyaratkan adanya tanda tangan dari ketua umum dan Sekjen Partai politik dalam tata Tertib DPR RI. Sementara di UU MD3 tidak ada satu pun pasal yang mengatur tentang syarat tanda tangan.

Dan terkait surat Fraksi, tidak ada satu pun pasal di UU MD3 dan Tata tertib DPR RI yang mewajibkan legalitas sebuah surat harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Fraksi. Dalam semua pasal yang berkaitan dengan surat Fraksi hanya tertulis surat Fraksi tanpa ada ketentuan syarat administratif tanda tangan oleh Ketua dan Sekretaris. Dalam hal ini artinya surat Fraksi sah dan legal jika hanya ditandatangani oleh ketua dan atau sekretaris dan atau keduanya.

Dalam hal jika terjadi masalah dalam internal partai politik, maka pimpinan DPR RI harus berpegang kepada kepengurusan yang sah sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Kemenkumham. Dalam periode ini DPR RI sudah sering berhadapan dengan masalah internal Partai Politik terkait dualisme kepengurusan. Secara kelembagaan Pimpinan DPR tidak boleh memasuki ranah konflik internal partai dan hanya berpegang kepada kepengurusan yang ditetapkan oleh Kemenkumham.

“Pergantian Setya Novanto kepada Aziz Syamsuddin tidak akan menghadapi kendala karena yang bersangkutan melakukan pengunduran diri dan semua dokumen  telah tersedia dari Partai Golkar,” pungkas Aziz.

 


#Ketua DPR RI
#Azis Syamsudin
komentar (0)