Home » Inspirasi » Wawancara

Azis Syamsuddin: Anies-Sandi Sudah Dilantik, Jangan Lagi Ada Kubu-kubuan

print this page Sabtu, 21/10/2017 | 01:41

Politisi Golkar, Azis Syamsuddin. ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

SETELAH dilantik pada Senin (16/10/2017) lalu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tiba-tiba mengguncang publik dengan menempatkan diksi “pribumi” dalam pidato pertamanya. Sontak, hal itu menuai kontroversi. Banyak pihak mengatakan, di tengah situasi masyarakat Jakarta yang belum semuanya move on dari proses Pilkada DKI Jakarta lalu, pilihan kata “pribumi” itu tidak layak diucapkan. Muncul pro dan kontra. Ada haru biru.

Bagi politisi Golkar, Azis Syamsuddin, mestinya tidak perlu lagi masyarakat DKI disibukkan dengan pro dan kontra perihal yang sepele. Toh, pemimpin Jakarta telah terpilih dan secara sah dilantik langsung oleh Presiden Jokowi. Menurut Ketua Banggar DPR RI itu, yang terpenting saat ini adalah bagaimana membangun Jakarta ke arah yang lebih baik. Proses pilkada telah usai, sehingga tidak lagi ada kubu mana pun, semuanya harus bersatu demi kehidupan Jakarta yang lebih baik.

Lalu apakah perdebatan tentang diksi “pribumi” ini akan selesai? Atau jangan-jangan pemilihan kata ini memang diperuntukkan untuk agenda politik 2019? Untuk mengulas ini lebih jauh, wartawan rilis.id Taufiq Saifuddin berkesempatan mewawancarai Azis Syamsuddin di kawasan Slipi, Jakarta, pada Rabu (18/10/2017). Berikut wawancara selengkapnya:

Bagaimana Anda memosisikan pidato Gubernur Anies yang menyinggung soal pribumi beberapa waktu lalu?

Ya, memang dalam regulasi kita itu tidak lagi ada istilah Indonesia asli. Istilah itu sudah dihilangkan. Untuk hal ini, nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Karena saya sendiri belum melihat dan menganalisis apa yang disampaikan Gubernur Anies.

Kalau kita lihat pernyataan Gubernur Anies, kan penyebutan pribumi itu dimaksudkan dalam konteks kolonial. Tetapi juga ada pendapat yang mengatakan kata pribumi telah dilarang sejak Keppres B.J. Habibie di tahun 1998. Itu seperti apa?

Ya memang, secara konstitusi dan legal basic-nya itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau dalam hal nanti secara harfiah istilah pribumi ini kemudian dikaitkan dengan kronologis kolonial, penyampaiannya itu perlu dianalisis lebih jauh. Tadi saya sampaikan bahwa saya belum menyaksikan dan belum menganalisis.

Sehingga saya belum berani mengambil kesimpulan, baik narasinya atau konteks historinya seperti apa. Apakah itu konteksnya berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa pada zaman kolonial. Tapi yang paling penting, kita harus hati-hati, dan pembangunan Jakarta harus lebih didahulukan.

Tapi apakah pemilihan diksi pribumi itu tepat dengan konteks masyarakat Jakarta yang masih terpecah setelah Pilkada DKI yang lalu?

Kalau penyebutan pribumi itu dikontekskan dengan pilkada, tentu tidak tepat. Makanya narasi alineanya itu harus kita lihat secara utuh. Tidak boleh kita penggal. Cuma memang, kalau ada anggapan bahwa itu berkaitan langsung dengan proses pilkada bahwa ada pribumi dan nonpribumi, itu tidak boleh.

Pernyataan Gubernur Anies seolah diafirmasi oleh para pendukungnya dengan memasang spanduk bertuliskan “kebangkitan pribumi”. Ini juga berkaitan dengan tren pemilih saat pilkada kemarin yang condong ke kanan?

Namanya kompetisi dalam pilkada itu sah-sah saja, sebab itu pertarungan politik. Tapi yang perlu kita garisbawahi secara bersama dalam iklim demokrasi ini, setelah pesta demokrasi selesai, lalu proses dan mekanisme di KPU juga telah selesai, itu artinya pertarungan pun sudah usai.

Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Anies-Sandi sudah dilantik, maka jangan ada lagi kubu-kubuan. Semuanya harus menyatu. Kita semua sudah harus fokus pada bagaimana gubernur terpilih ini bisa mengayomi, bisa mewakili keterwakilan seluruh elemen yang ada di Provinsi DKI. Termasuk saya juga sebagai warga DKI.

Ada yang mengatakan pidato Gubernur Anies kemarin itu, bila dilihat substansinya, lebih condong ke kampanye Pilpres 2019. Tanggapan Anda?

Nah, itu yang saya bilang, kalau saya sendiri berpendapat kampanye pilpres masih jauh. Saya cuma bisa menegaskan bahwa Partai Golkar sudah memutuskan dalam Rakernas akan berkomitmen untuk mencalonkan kembali Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden di 2019. Kami fokus untuk menjadikan kepemimpinan beliau menjadi dua periode.

Saat ini sudah ada kelompok masyarakat yang melaporkan Gubernur Anies ke polisi terkait masalah ini. Apakah ini perlu, mengingat Pak Jokowi dan Ibu Megawati pun pernah mengatakan diksi pribumi?

Kalau laporan ke polisi itu kan hak warga negara. Tentu polisi di dalam hukum acara akan melihat unsurnya apakah terpenuhi atau tidak. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, itu minimal harus ada dua alat bukti. Jika dua alat bukti tidak ada, ya tentu proses laporan tersebut akan dihentikan oleh kepolisian dengan mekanisme yang ada. Kan kita punya mekanisme SP3 di kepolisian dan SKPP kalau di kejaksaan. Soal ini, tidak perlu diperpanjang, toh mekanismenya sudah ada.

Sebagai masukan kepada Anies-Sandi, apa saja program dari Ahok-Djarot yang bisa dilanjutkan dalam menjalankan roda pemerintahan DKI ke depan?

Ini sebenarnya kewenangan dalam Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan, red) antara gubernur/wakil gubernur terpilih dengan pihak terkait. Saya tidak bisa berpendapat, karena yang menentukan Musrembang. Dalam hal ini, pemerintah daerah bisa mendapatkan pandangan-pandangan dari DPRD Provinsi DKI. Di situ nanti, silakan partai-partai atau keterwakilan-keterwakilan itu melalui proses akan memberikan pertimbangan dalam menetapkan Musrembang setiap tahunnya.

Dari banyak program janji kampanye Anies-Sandi, yang paling mengemuka saat ini adalah menyetop reklamasi. Sementara itu, ada perselisihan tak langsung tapi kelihatan dengan pemerintah pusat. Seperti pencabutan moratorium. Terkait hal ini, sebaiknya bagaimana?

Ya, karena Jakarta ini adalah Daerah Khusus Ibu Kota, tentu peran pemerintah pusat harus lebih besar. Nah, mengenai kewenangan itu, Gubernur Anies sebaiknya berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Tinggal duduk bersama menganalisis. Bisa juga dengan membuat tim untuk mengevaluasi program-program dari pemerintah pusat.

Pada hari pertama berkantor di Balai Kota, kita lihat Anies-Sandi memilih naik busway sampai naik motor ke kantornya. Apa itu bisa disebut pencitraan?

Ya tidak apa-apa dong, sepanjang itu terus dilakukan selama lima tahun. Jangan juga kita cepat mengambil kesimpulan kesannya itu pencitraan. Siapa tahu itu betul, Pak Gubernur dan Pak Wagub memang ingin melakukan itu supaya transportasi umum bisa berdaya guna maksimal.

Penulis Taufiq Saifuddin
Editor Ahmad Fathoni

Tags:

Anies-SandiWawancaraDKI JakartaAziz Syamsuddin

loading...