logo rilis
Awasi Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa, Kemendagri dan KPPU Teken MoU
Kontributor
Sukma Alam
01 Juli 2019, 10:56 WIB
Awasi Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa, Kemendagri dan KPPU Teken MoU
Ketua KPPU Kurnia Toha (kiri) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan). FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menandatangani nota kesepahaman (MoU), di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (1/7/2019). Tujuan kerja sama tersebut guna mengawasi pengadaan barang dan jasa agar terhindar dari perilaku korupsi.

"Saya kira salah satu rawan korupsi yang sedang disoroti penegak hukum khususnya KPK, Kepolisian dan Kejaksaan adalah masalah pengadaan barang dan jasa. Dan ini akan terkait dengan perencanaan anggaran, terkait hibah bansos, terkait perizinan dan adanya monopoli," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo.

"Makanya kita MoU, kita berkomunikasi, kita berkomitmen supaya KPPU punya interaksi di daerah apa yang menjadi program nasional dan daerah harus dipangkas proses pengadaan barang dan jasa harus di-planing sesuai mekanisme dan aturan yang ada. Jangan ada monopoli karena menyangkut korupsi pengadaan barang dan jasa. Saya kira ini marak ada di nasional dan daerah," lanjut Tjahjo.

Setelah kerja sama tersebut, kata Tjahjo, pihaknya memberikan kewenangan dan otoritas KPPU terkait pengadaan barang dan jasa. 

"Kami akan memberikan kewenangan penuh, otoritas penuh kepada KPPU membangun komunikasi yang ada. Jadi intinya jangan ada monopoli harus sesuai aturan yang ada terkait tarif, menyangkut pengadaan barang dan jasa," tandas Tjahjo.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua KPPU Kurnia Toha juga menyatakan bahwa MoU itu agar kewenangan KPPU lebih luasa. 
 
"Dengan kerja sama ini maka sebelum kebijakan-kebijakan keluar kita sudah berdiskusi dulu sehingga kebijakan yang keluar sesuai aturan," katanya. 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID