logo rilis
Awas! Impor Pangan Rawan Praktik Pembiayaan Politik
Kontributor
Intan Nirmala Sari
09 April 2018, 16:11 WIB
Awas! Impor Pangan Rawan Praktik Pembiayaan Politik
FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menilai, tarik ulur perizinan dan rekomendasi impor bagi sejumlah komoditas berpotensi sebagai praktik pembiayaan aktivitas politik. Ia mengingatkan, aktivitas impor pangan jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan lain, khususnya pembiayaan kegiatan politik Tanah Air.

"Indikasi pemberian izin impor dan penetapan kuotanya, merupakan upaya untuk membiayai aktivitas politik dan makin terlihat belakangan ini," kata Abdul Halim, Senin (9/4/2018).

Kebijakan impor pangan, selayaknya memperhatikan rekomendasi dari kementerian teknis, sehingga tidak merugikan produksi pertanian, perkebunan, hingga kelautan dan perikanan yang telah dihasilkan di dalam negeri.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Fauzih Amro menginginkan dihapusnya regulasi yang dibuat untuk mengabaikan rekomendasi kementerian teknis. Politisi Hanura itu berpendapat, salah satu contoh regulasi seperti itu adalah Peraturan Menteri Perdagangan No 1 Tahun 2018.

"Ini memotong rekomendasi kementerian teknis, sehingga Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti tidak dianggap," jelasnya di Jakarta. Dengan demikian, data yang telah dihimpun terkait dengan stok produksi pangan di dalam negeri seakan-akan terabaikan.

Sebelumnya, Anggota Badan Legislasi DPR RI Hermanto mengemukakan, prinsip kedaulatan pangan nasional pada saat ini sedang diuji dengan masuknya berbagai komoditas bahan pangan impor yang menggerus produksi pangan domestik.

"Prinsip kedaulatan pangan kita sedang diuji, karena banyak impor pangan yang masuk ke Indonesia dan berdampak tidak baik pada petani kita," ujar Hermanto.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, salah satu indikasi dari terganggunya kedaulatan pangan adalah kondisi pangan Nasional yang sangat bergantung pada produk luar negeri. Ia juga mengemukakan, saat ini DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang bakal memiliki substansi pentingnya menjaga lahan yang tersedia di berbagai daerah, sehingga jangan sampai berpotensi terjadinya krisis pangan.

Selain itu, pembangunan infrastruktur seharusnya tidak hanya untuk kelancaran distribusi beragam komoditas perekonomian, tetapi harus bermanfaat untuk mencapai ketahanan pangan sesuai visi pemerintah.

"Hal ini penting, mengingat harga pangan di Tanah Air masih terbilang tinggi dan relatif tidak terjangkau oleh sebagian kalangan," ungkap Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi beberapa waktu lalu. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus bisa mendukung tercapainya ketahanan pangan, mengingat semakin beragamnya tantangan dunia pertanian Indonesia.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)