logo rilis
Aturan Dana Desa Padat Karya, Bakal Direlaksasi Sebesar 30 Persen
Kontributor
Afid Baroroh
23 Maret 2018, 22:10 WIB
Aturan Dana Desa Padat Karya, Bakal Direlaksasi Sebesar 30 Persen
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, pemerintah akan merelaksasi penggunaan padat karya sebesar 30 persen dari hari orang kerja (HOK).

Hal tersebut dilakukan karena banyak desa yang harus merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kendati demikian, disisi lain, jika kabupaten/kota sudah mendapatkan dana dari pemerintah pusat, harus segera disalurkan. 

"Jadi kalau kabupaten/kota sudah mendapatkan dana dari pemerintah pusat atau sudah ada APBDes-nya segera disalurkan saja, tidak diminta untuk revisi APBDes dengan kriteria 30 persen dari HOK," kata Mardiasmo, di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Dia juga mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi hasil relakasasi ini. Menteri Dalam Negeri direncanakan akan mengeluarkan surat edaran kepada pemda kabupaten agar penyaluran dana desa yang sudah punya APBDes tidak harus 30 persen HOK.

Sedangkan untuk tujuan relaksasinya dikatakan untuk mempermudah penyusunan APBDes. Sebab, saat ini dana desa sudah masuk tahap kedua. Karenanya, bagi desa yang belum menyalurkan saat tahap satu maka tidak perlu merevisi APBDes untuk disalurkan di tahap dua.

"Tadi sudah diputuskan ada relaksasi terhadap daerah kepada desanya, sehingga supaya kalau ada APBDes bisa langsung disalurkan baik yang satu atau yang dua," tukasnya.  

Diketahui, hasil evaluasi implementasi dana desa menyebutkan, penyaluran dana desa tahap I 2018 belum optimal. Karenanya, pemerintah merelaksasi syarat aturan padat karya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penyaluran dana desa per 23 Maret 2018 mencapai Rp9,1 triliun atau 15,16 persen dari pagu dana desa 2018 sebesar Rp60 triliun. Sedangkan realisasi penyaluran Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Desa (RKUD) sebesar Rp8,87 triliun atau 73,92 persen dari pagu penyaluran tahap I sebesar Rp12 triliun.

Editor: Elvi R


500
komentar (0)