logo rilis

Aturan Baru Umrah Tak Singgung Jemaah yang Dirugikan 
Kontributor

31 Maret 2018, 05:29 WIB
Aturan Baru Umrah Tak Singgung Jemaah yang Dirugikan 
Para calon jemaah haji dan umrah korban penipuan menggeruduk kantor PT SBL. FOTO: RILIS.ID/Arman Putra

RILIS.ID, Jakarta— Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dianggap tak komprehensif. Sebab, kata akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dadi Darmadi, tak menyinggung nasib jemaah yang dirugikan biro perjalanan.

"Bagaimana dengan nasib para jemaah yang terindikasi gagal berangkat? Ada ratusan ribu orang dan jumlah dana jemaah lebih dari Rp2 triliun yang terancam hilang, ditipu pengusaha nakal. Itu terjadi hanya dalam tempo satu tahun," ujarnya via siaran pers di Jakarta, Sabtu (31/3/2018).

Baca: Cegah Biro Umrah Nakal, Kemenag Terbitkan Regulasi

Seharusnya, menurut peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta ini, PMA tersebut tak sekadar bersifat preventif. Namun, menjadi alternatif penyelesaian masalah.

"Kemenag sudah berusaha responsif, meskipun terlambat dan masih kurang berkoordinasi dengan pihak lain yang seharusnya bisa membantu mencegah dan mencari solusi alternatif masalah," urainya. "Kalau tidak dicermati dan diwaspadai, bisa meledak lebih besar lagi," imbuh dia mengingatkan.

Baca: Minta Kejelasan, Korban Serbu Kantor Travel Haji dan Umrah PT. SBL

Meski demikian, Dadi mengapresiasi PMA tersebut. Alasannya, menjadi acuan pemerintah menindak tegas biro perjalanan umrah nakal.

Apalagi, di dalamnya memuat sistem pengawasan dan pendataan agen perjalanan ibadah lebih ketat. PPIM juga dituntut melaporkan pendaftaran jemaah serta rencana kampanye publik via media dan situs untuk mengedukasi publik tentang umrah yang benar.

"Yang menarik, di PMA baru ada pembatasan waktu maksimal pendaftaran dan keberangkatan jemaah umrah," tuntas Dadi.

Semenjak 2015-2017, Kemendag telah mencabut izin 25 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Belakangan, marak biro perjalanan ibadah ke Tanah Suci yang bermasalah. First Travel, salah satunya. Hal tersebut menjadi dasar terbitnya PMA Nomor 8 Tahun 2018.

Baca: Izin Abu Tours, SBL, dan 2 Travel Umrah Lainnya Dicabut


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)