logo rilis
Asyik, Pemerintah Anggarkan Ratusan Miliar untuk THR Honorer
Kontributor
Andi Mohammad Ikhbal
26 Mei 2018, 05:12 WIB
Asyik, Pemerintah Anggarkan Ratusan Miliar untuk THR Honorer
Menteri Keuangan, Sri Mulyani. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pegawai honorer atau kontrak pada Juni 2018 dengan alokasi dana sebesar Rp440,38 miliar.

"Pegawai Honorer Instansi Pusat seperti sekretaris, satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubhakti (office boy atau cleaning service) dibayarkan tambahan honor sebesar 1 bulan (gaji) sebagai THR," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani di laman Facebook yang dikutip di Jakarta, kemarin.

Anggaran untuk THR pegawai kontrak pada satuan kerja pemerintah pusat alokasinya sudah diperhitungkan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) masing-masing kantor pada belanja barang operasional perkantoran, bukan belanja pegawai.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan dalam penyusunan anggaran tahun 2018, dan dituangkan dalam kontrak kerja yang ditetapkan dalam SK pejabat yang berwenang.

Dalam rangka mengatur pemberian honor tersebut telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-4452/PB/2018 tanggal 24 Mei 2018.

Saat ini satuan kerja pemerintah pusat telah mulai memproses pembayaran honor untuk pegawai kontrak tersebut sesuai ketentuan, sehingga diharapkan penerima honor juga menerima THR honor sebelum Idul Fitri.

Untuk Pegawai Non-PNS yang diangkat oleh Pejabat Kepegawaian seperti berupa SK Menteri diberikan THR sesuai ketentuan PP No. 19 Tahun 2018 dan PMK No. 53 Tahun 2018. Termasuk dokter PTT (pegawai tidak tetap), bidan PTT, tenaga penyuluh KB dan lain-lain.

Kemudian untuk pegawai non PNS atau pegawai kontrak yang diangkat oleh Kepala Satker seperti sopir, satpam, pramubakti, sekretaris dan lain-lain, diberikan THR sesuai alokasi pada DIPA, kontrak kerja dan SK, berdasarkan PMK No. 49 Tahun 2017 dan pembayarannya menggunakan PMK No. 190 Tahun 2012.

Tunjangan Pemda, kata Sri Mulyani, pembayaran THR bagi pegawai honorer atau non-PNS yang merupakan pegawai pemerintah daerah yang telah diatur sesuai Permendagri No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD TA 2018.

Berdasarkan informasi dari Kemendagri, lanjut Menkeu, daerah tidak menganggarkan THR atau gaji ke-13 bagi non-PNSD, karena honor bagi tenaga non-PNSD pada dasarnya melekat pada setiap kegiatan.

Dengan demikian, apabila kegiatannya dilaksanakan dalam 12 bulan, maka honornya diberikan sebanyak 12 bulan.

"Untuk pegawai honorer daerah dapat diberikan THR sejalan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku sejauh kemampuan keuangan daerah memadai untuk memberikan THR," tambah dia. 

Kemudian, bagi petugas jasa kebersihan (cleaning service/CS) dan sopir outsourcing dari perusahaan yang mempekerjakan, maka perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan THR.

Sementara untuk sopir dan CS honorer atau yang tidak melalui sistem outsourcing, pemberian THR menjadi tanggung jawab kementerian dan lembaga yang menggunakan jasa CS dan sopir.

Selanjutnya, terkait THR untuk guru daerah disebutkan bahwa kebijakan THR untuk guru tidak termasuk tunjangan profesi guru (TPG) atau tunjangan khusus guru di daerah terpencil (TKG).

Sesuai Pasal 63 PP No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006, Pemprov dapat memberikan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) kepada PNS daerah, termasuk guru, berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD.


komentar (0)