logo rilis
Apkomlapan Sebut Kesadaran Pedagang Komputer terhadap Merek Masih Rendah
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
10 Oktober 2019, 13:30 WIB
Apkomlapan Sebut Kesadaran Pedagang Komputer terhadap Merek Masih Rendah
FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Sekretaris Asosiasi Pengusaha Komputer Layak Pakai Nasional (Apkomlapan), Ramdansyah, mengatakan, tingkat kesadaran dan pengetahuan pedagang komputer terhadap merek perangkat keras masih rendah. Hal itu, menurut Ramdansyah, menjadi kendala yang dihadapi selama ini. 

"Pengetahuan dan kesadaran  merek perangkat keras masih rendah dan menjadi kendala selama ini. Berbeda jauh dengan pengetahuan terhadap merek lunak," katanya dalam diskusi yang diselenggarakan Apkomlapan bertajuk "Sosialisasi Hukum tentang Merek" di Harco Mangga Dua, Jakarta, Rabu (9/10/2019). 

Ia menjelaskan, meningkatnya kesadaran pedagang komputer tentang merek baru terjadi setelah adanya razia beberapa kali terhadap pembajakan perangkat lunak dengan merek dagang Microsoft. Pedagang, menurutnya, takut untuk menginstal perangkat komputer dengan produk bajakan.

"Ini kondisi yang menggembirakan terkait kesadaran akan penggunaan hak intelektual," ujarnya.

Sementara rendahnya kesadaran tentang perangkat lunak terlihat dari kasus terakhir yang terjadi di kalangan para pedagang komputer. Kasus itu berawal dari munculnya pemberian logo tertentu terhadap perangkat lunak yang sudah cukup dikenal publik secara luas. 

"Terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Konsumen mengira produk yang dibeli adalah produk perangkat keras dan terkenal yang dijual dari distributor resmi. Ini harus diluruskan," kata Ramdansyah yang menjadi kuasa hukum para pedagang komputer tersebut. 

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM DKI Jakarta, Baroto, mengimbau kepada masyarakat untuk peduli dan tidak takut mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Menurutnya, pemahaman yang kurang dan tidak mengetahui manfaatnya menjadi penyebab sedikitnya pihak mendaftarkan HKI.

"Persoalannya tidak hanya bagaimana pemerintah menegakan sosialisasi, tapi respon masyarakat ini menjadi penting. Hukumnya bagus, instrumennya bagus, perangkatnya bagus, kalau masyarakatnya tidak mengerti, ini menjadi persoalan juga," kata Baroto. 

Baroto menilai, pendaftaran merek sebagai salah satu HKI sangat signifikan sekali di lingkungan asosiasi pedagang komputer. Hal ini berkaitan dengan potensi ekonomi dan perlindungan yang diperoleh dari pendaftaran tersebut.

Ia mencontohkan, sebuah komputer yang memiliki beberapa kekayaan intelektual. Dalam sebuah CPU itu terdapat merek, desain industri, bahkan di dalamnya juga ada patennya. Pemahaman seperti ini, menurutnya, belum merata di masyarakat, termasuk pedagang komputer.

"Kemudian juga tidak harus ada ketakutan ketika merasa pihak tertentu sudah mendaftar padahal berbeda, namun anda ingin mengunakan merek tersebut, tidak perlu ada rasa ketakutan kalau memang semua legal," ujar dia.

Baroto juga menjelaskan saat ini pengurusan kekayaan intelektual sudah  memenuhi persyaratan kepastian waktu dan biaya. Pengurusan itu juga tidak sepenuhnya harus di kantor pusat. Melainkan cukup di daerah melalui kantor wilayah dengan sistem online.

"Jadi jangan anti dulu (pendaftaran). Jangan mandang begitu sulit, rumit. Daftarkan dan rasakan manfaatnya," tegasnya. 

Acara itu juga dihadiri oleh Andhika P Herzani dari Ikatan Mahasiswa Magister Hukum (IMMH) UI. Dalam kesempatan itu, dia menegaskan kembali terkait merek sebagai tanda pembeda terhadap tanda-tanda lain. 

Kegiatan sosialisasi hukum tentang merek ini dihadiri para pedagang komputer dari Mangga Dua Square, WTC Mangga Dua, Mangga Dua Mall, Glodok Plaza dan Harco Mangga Dua. Antusiasme pengunjung terjadi dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan para pedagang kepada para narasumber.

Sementara itu, Kasubdit Penindakan, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Ditjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Ham (Kemkumham), Ronald Lumbuun, meminta sengketa yang terjadi atas persoalan merek diselesaikan melalui proses hukum. 

Para pihak yang bersengketa tidak seharusnya melakukan upaya di luar koridor hukum yang berlaku. 

"Tidak bisa (bertindak sendiri). Sengketa diselesaikan melalui proses hukum," ujarnya.

Ronald mengatakan, setiap orang yang mengklaim memiliki hak merek harus melewati sejumlah tahapan untuk memperoleh sertifikat merek. Sertifikat tersebut yang kemudian menjadi hak alas bagi pemegang merek untuk mengadukan sengketa merek.

"Itulah alas hak bagi seseorang untuk melakukan pengaduan atau pelaporan ke penyidik polri atau kepada kami Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa," katanya. 

Dalam sengketa merek, Ronald menyatakan, pihak yang mengklaim suatu merek harus mampu menunjukkan sertifikat merek. 

Dalam sertifikat tersebut akan terungkap klasifikasi merek. "Perlindungan baru akan timbul apabila memiliki sertifikat hitam di atas putih," tegasnya. 

Ditegaskan Ronald, hanya Polri atau Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI yang berwenang terkait penanganan hukum dugaan pelanggaran merek jika para pihak. 

Meski demikian, kata Ronald, dalam proses pidana dugaan pelanggaran merek terdapat kemungkinan berakhir perdamaian karena sengketa merek merupakan delik aduan. 

Selain secara pidana, para pihak juga dapat menempuh jalur perdata dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

"Jadi tergantung sengketa jenis apa yang ingin ditempuh para pihak," tandasnya.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID