logo rilis

APJII Desak Pemerintah Loloskan RUU PDP Segera
Kontributor

03 April 2018, 19:17 WIB
APJII Desak Pemerintah Loloskan RUU PDP Segera
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Kasus bocornya data 50 juta pelanggan Facebook, menjadi pengingat pentingnya keamanan data pribadi. Kepala Bidang (Kabid) Hubungan antar Lembaga Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tedi Supardi, mendesak Kementerian Kominfo untuk segera meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP), sebagai prioritas dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR RI.

Tedi yang aktif  Desk Ketahanan & Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) Kementerian Politik Hukum & Keamanan (Kemenpolhukam) ini, juga merupakan inisiator berdirinya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Ia menilai, skandal bocornya  50 juta data pengguna Facebook,  menjadi sorotan karena melanggar privasi.

"Jangan sampai, kasus mallware Wannacry terulang lagi. Pemerintah baru membentuk BSSN, setelah ada kasus Wannacry. Sekarang, setelah ada kebocoran data pengguna Facebook, kita baru melangkah mengenai pentingnya perlindungan data pribadi," ungkap Tedi dalam pernyataan resmi di Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Tedi menyesalkan, RUU Perlindungan Data Pribadi  tidak masuk dalam Prolegnas 2018. Meski DPR dan Kemnkominfo mendorong, Kemenkumham lebih memilih RUU lainnya untuk diprioritaskan selesai tahun ini.

Sementara itu, Ahli Digital Forensik Rubi Alamsyah juga mendesak RUU Perlindungan Data Pribadi untuk dijadikan prioritas oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan dunia siber.

"Intinya, menurut saya, pemerintah dan warga sama-sama belum mengerti  pentingnya perlindungan data pribadi," sesalnya.

Menurutnya, jika sudah ada regulasi dan undang-undang yang mengatur, masyarakat tak perlu risau dengan keamanan data pribadi mereka. Seperti halnya, saat Kemenkominfo meminta registrasi kartu SIM dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kartu Keluarga (KK). Terlebih, pemerintah juga sedang mengumpulkan data masyarakat, salah satunya lewat e-KTP dan registrasi kartu prabayar. Ada juga rencana membagi data tersebut untuk keperluan tertentu, seperti administrasi dan bisnis.

"NIK ini adalah nomor penting, sama seperti halnya social security number di Amerika Serikat (AS). Kita harus memahamkan NIK itu sifatnya rahasia. Masyarakat perlu diedukasi mengenai hal itu. Tentu secara bersamaan masyarakat perlu dilindungi dengan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), sehingga apa yang boleh dan tidak menjadi jelas," tutur Rubi. 

Dengan RUU Perlindungan Data Pribadi, nomor NIK dan data pribadi lainnya yang penting itu akan semakin terlindungi, terutama untuk pemanfaatan pihak ketiga, antara masyarakat dan pemerintah. Berkaitan dengan kebocoran data Facebook, RUU PDP sangat bisa diandalkan untuk melacak kebocoran, hingga pemberian sanksi bagi pembocor data. 

"Jadi kalo ada bocor, bisa ditelusuri. Bocornya dari mana dan kenapa. Lalu sanksinya apa. Semuanya harus diatur dalam undang-undang," jelasnya.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)