logo rilis
Antisipasi Korupsi, Politisi NasDem Minta Pembahasan APBN Transparan
Kontributor
Nailin In Saroh
09 Mei 2018, 13:20 WIB
Antisipasi Korupsi, Politisi NasDem Minta Pembahasan APBN Transparan
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi NasDem Johnny G Plate menilai, proses pembahasan perencanaan APBN di DPR RI harus dilakukan lebih transparan agar tidak terjadi praktik korupsi. Menyusul, adanya operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) terhadap anggota dewan Amin Santono.

Meskipun menurutnya, dugaan korupsi yang dilakukan rekan sesama anggota Komisi XI DPR tidak ada hubungannya dengan tupoksi komisi keuangan tersebut.

"Etika moral perorangan tetapi tatakelola anggarannya di DPR RI, menurut saya untuk mampu kita cegah itu harus lebih terbuka dan transparan," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Johnny mengatakan, pembahasan belanja negara memang dilakukan oleh berbagai komisi dan badan di DPR RI. Karenanya, setiap ada pembahasan anggaran di setiap komisi DPR RI dilakukan secara terbuka agar publik mengetahui.

"Pembahasana di badan anggaran kita harus koreksi total, kalau ingin mencegah, rapatnya harus lebih terbuka, tidak saja di rapat kerja tetapi rapat-rapat panjanya harus lebih terbuka, kalau perlu melibatkan instrumen-instrumen negara lainnya, untuk mencegahnya," terangnya.

Johnny juga meyakini jika praktek korupsi bukan hanya satu orang saja tetapi dilakukan secara berjamaah. Terutama, kata dia, anggota legislatif tidak bisa melakukan korupsi jika pihak eksekutif tidak terlibat.

"Korupsi DPR RI ini tidak akan pernah terjadi kalau pejabat pejabat eksekutif tidak mau ikut memberikan atau melaksanakan itu. Diam saja dan bilang singkat enggak mau," tandas Sekjen DPP Partai NasDem itu.

Diketahui, dalam konferensi pers, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyampaikan, KPK mendapat informasi soal dugaan suap di sebuah restoran di Bandara Halim Perdanakusumah pada Jumat malam, 4 Mei 2018. Pertemuan tersebut melibatkan AMS (Amin Santono) anggota komisi XI DPR dengan EKK (Eka Kamaluddin), YP (Yaya Purnomo) dan AG (Ahmad Ghiast).

KPK menetapkan empat tersangka yakni anggota Komisi XI DPR dari fraksi Partai Demokrat Amin Santono, perantara yaitu Eka Kamaluddin dan Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan terhadap pengepul, yaitu Ahmad Ghiast ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Editor: Elvi R


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)