logo rilis
Antasari Azhar: Pimpinan KPK Sekarang Melanggar UU!
Kontributor
Nailin In Saroh
18 Juli 2019, 22:02 WIB
Antasari Azhar: Pimpinan KPK Sekarang Melanggar UU!
Antasari dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Mencari Pemberantas Korupsi yang Mumpuni” di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

RILIS.ID, Jakarta— Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mengkritik keras lembaga antirasuah jilid IV yang dipimpin Agus Rahardjo saat ini. Menurut Ketua KPK jilid I itu, lembaga yang pernah dipimpinnya kini sudah keluar jalur atau tidak lagi on the track.

Mulai dari formasi KPK, pemahaman operasi tangkap tangan (OTT), hingga kualitas Agus Rahardjo sebagai orang nomor satu di lembaga antirasuah tersebut.

Bahkan Antasari menilai, formasi yang ada saat ini terindikasi melanggar Undang-Undang Nomor 3) Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

“Susunan pimpinan KPK yang sekarang ini melanggar Undang-Undang. Padahal, pasal 12 UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK tersebut berbunyi, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntut umum. Sayangnya, formasi pimpinan saat ini tak ada yang berasal dari unsur Penuntut Umum. Yang sekarang, unsur jaksa nya siapa?” ujar Antasari dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Mencari Pemberantas Korupsi yang Mumpuni” di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Diketahui, KPK saat ini diketuai oleh Agus Rahardjo yang dibantu empat komisioner. Yakni, Basaria Pandjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang, dan Laode Muhammad Syarif. Unsur penyidik, kata Antasari, sudah terpenuhi dengan adanya Basaria Pandjaitan yang berpengalaman sebagai penyidik kepolisian.

“Namun, unsur kejaksaan tidak tampak dalam formasi pimpinan KPK saat ini. Jadi saya kepada Panitia Seleksi (Pansel) KPK agar formasi calon pimpinan KPK berikutnya tidak mengulangi formasi pimpinan KPK saat ini, yang tidak melibatkan unsur penuntut umum. Karena, dengan adanya penyidik dan penuntut umum, maka membuat kinerja kolektif pimpinan KPK semakin maksimal,” jelasnya.

Antasasi juga berharap agar pimpinan KPK ke depan harus lebih pintar daripada anak buahnya. Dimana, perkara sebelum dibawa ke pengadilan, harus dipaparkan dulu dengan pimpinan.

“Kalau pimpinannya saja tidak bisa merespon paparan itu, apa yang terjadi?” tegasnya.

Pesan ini sekaligus ditujukan kepada Yenti Garnasih selaku Ketua Pansel KPK, dan kepada Komisi III DPR. Agar nanti dalam fit and profert test di DPR, bisa dipertanyakan soal kualitas pimpinan KPK.

"Seperti apa beda unsur melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan," katanya.

“Dua itu saja, dia (capim KPK) harus memaparkan itu dan kalau tidak bisa memaparkan itu, cari pekerjaan lain sajalah. Termasuk soal operasi tangkap tangan (OTT), itu juga nanti tanyakan Ibu Yenti untuk para pimpinan itu, pemahaman tentang OTT, sebetulnya OTT ini nggak ada di Undang-Undang, yang ada Undang-Undang tertangkap tangan, tidak ada ‘O’ nya.” tambahnya lagi.

Menyinggung soal kondisi KPK sekarang, Antasari menuturkan saat dirinya masuk tidak ada masalah, begitu pun ketika dia keluar, juga tidak ada masalah. Namun, KPK sekarang justru banyak menimbulkan gesekan antara independen sama yang dari POLRI.

“Karena apa? Dulu kami sepakat, penyidik yang digunakan adalah penyidik dari Polri, saya waktu itu memang tidak ingin mengambil kebijakan untuk mengangkat penyidik Independent, tidak mau waktu itu. Kenapa saya tidak mau? Karena saya khawatir terjadi gesekan antara independen sama yang dari POLRI,” pungkasnya.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID