Home » Fokus

Antara Nilai dan Kelakuan Siswa Sekolah

print this page Jumat, 12/1/2018 | 20:21

ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza.

BARU kemarin kasus kenakalan remaja menjadi sorotan. Pada Desember 2017 lalu, sekelompok geng motor di kawasan Depok, Jawa Barat beraksi, menjarah toko pakaian. Miris.

Belum lagi tingkah para bocah sekolahan ini yang terekam di media sosial. Misal, tawuran, 'gladiator-gladiator'-an, ditambah gaya pacaran anak SD yang belagak dewasa. Terus, anak SMP dan SMA udah pasti menyerempet ke tindakan asusila.

Hashtag #kidzjamannow di lini media sosial sangat menggelikan, sekaligus mengkhawatirkan.

Kemana perginya itu program penguatan pendidikan karakter?

Pada September 2017 lalu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Tapi, kayaknya enggak jadi perhatian.

Wakil Seketeris Jendral, Federasi Serikat Guru Indonesia (Wasekjen FSGI), Satriawan Salim menilai lembaran aturan tersebut tak memuat petunjuk teknis dan pelaksanaannya. 

"Dokumen Perpres PPK bisa terbilang bagus, cuma guru-guru gak ngerti model serta aplikasinya," kata Satriawan.

Sementara, pemerintah masih fokus pada grade akademis. Ujian-ujian dengan standar baku bersifat nasional menjadi acuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam memetakan kualitas. 

"Namun, pada kenyataanya kualitas pendidikan dinilai rendah. Jadi, apa yang mau dipetakan?" tanya Stariawan.  

Berdasarkan data Kemendikbud pada tahun pendidikan 2006 - 2017, terdapat 39.213 siswa SD dinyatakan putus sekolah. Kemudian di jenjang SMP ada 38.702 orang dan SMA sebanyak 36.419 murid yang tak selesai menumpuh program pendidikan.

Padahal, anggaran pendidikan itu gede banget, 20 persen dari APBN, atau sekitar Rp 441 triliun di tahun 2018 ini. Naik dari angka sebelumnya pada 2017 sebesar Rp416 triliun.

Cuma, ya gitu deh. Lagi-lagi anggaran sebesar itu belum cukup efektif membentuk karakter siswa-siswa nan budiman serta bermartabat. Standar kualitas pendidikan memang perlu, namun nilai atas perilaku juga tak kalah penting sekarang ini.

Sosiolog Unerversitas Nasional, Sigit Rochadi menganggap pendidikan karakter wajib hukumnya diterapkan sejak dini. Keliru pemerintah kalau cuma menekankan soal penilaian akademis saja. 

Unsur-unsur pendidikan karakter antara lain adalah kejujuran, integritas, semangat (spirit) dan kredibelitas. Jika luput, kelak, mereka akan jadi remaja "kosongan". Merosot lah moral.

"Nilai bukan penentu keberhasilan, perilaku yang baik seharusnya menjadi perhatian," tutup Sigit.

Belajar di Luar
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat melemparkan gagasan soal pola belajar siswa-siswi di sekolah. Sistem tersebut ingin diubah dengan pola 40 persen berada di ruang kelas dan 60 persen belajar di luar ruang kelas.

"Metode pendidikan kita sudah terlalu lama monoton, terjebak pada rutinitas. Kalau tidak kita rombak, tidak diubah secara total, maka dibutuhkan 128 tahun untuk bisa menyamai negara-negara maju saat ini," kata Jokowi.

Misal, anak-anak tingkat SD ini diajak jalan ke bank, biar mengerti sistem keuangan. Lalu, bawa juga ke pabrik garmen, supaya melihat langsung apa itu industri. Begitu juga dikenalkan sejarah secara riil dengan menggiring para murid ini ke museum.

"Anak-anak harus langsung dihadapkan pada tantangan, dihadapkan pada masalah, dihadapkan pada problem-problem yang riil, yang ada sesuai dengan levelnya masing-masing," ujarnya. (bersambung)

Baca juga:
Duh! Anak SD Harus Bikin Esai (bag. 1)
Ujian Nasional Bakal 'Makan' Tumbal? (bag. 2)
Antara Nilai dan Kelakuan Siswa Sekolah (bag. 3)
USBN Jangan Merepotkan (bag. 4)

Penulis Afid Baroroh
Editor Andi Mohammad Ikhbal

Tags:

USBNUjian Nasional 2018Pendidikan Karakter