logo rilis

Antara Klub Bola dan Parpol
kontributor kontributor
Mohammad Nasih
25 Juli 2018, 14:15 WIB
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ. Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE
Antara Klub Bola dan Parpol
ILUSTRASI: Hafiz

SEPAK bola dan politik sama-sama merupakan seni. Sepak bola merupakan seni pertunjukan untuk melesakkan si kulit bundar ke dalam jaring gawang yang terjaga oleh satu pemain khusus. Sedangkan politik merupakan seni untuk membuat kebijakan-kebijakan politik untuk mewujudkan kebaikan bersama. Dua-duanya merupakan seni untuk mewujudkan gol. 

Namun, seni yang pertama semata-mata berupa keterampilan teknis dengan aturan main yang sangat sederhana. Pemain-pemainnya juga tidak terikat ketat dengan aturan moral dan etika di luar lapangan. Sedangkan yang kedua, keterampilan yang diperlukan tidak bersifat teknis belaka. Sepanjang hidup, para politisi dituntut untuk sesuai antara kata dengan perbuatan. Sebab, yang menjadi gol adalah transformasi nilai-nilai yang dianggap sebagai kebaikan bersama. 

Bagi mereka yang tidak memiliki nilai-nilai transendental, ukuran kebaikan bersama adalah hasil pemikiran. Sedangkan mereka yang memiliki pegangan nilai-nilai transendental, harus memahami ajaran-ajaran nilai-nilai itu dan kemudian mentransformasikannya menjadi gol berupa kebijakan-kebijakan politik yang tidak hanya disebut “baik”, tetapi juga benar. 
Jika benar, sudah pasti baik. Namun, yang dianggap baik, belum tentu benar. Dasar pikiran bisa berubah sewaktu-waktu. Namun, nilai-nilai transendental bersifat tetap, kekal. Yang terakhir inilah yang menuntut tambahan sikap konsisten atau istikamah.

Karena tidak ada nilai-nilai transendental di dalam permainan sepak bola, maka para pemain boleh-boleh saja untuk hengkang dari sebuah klub dan berpindah ke klub lain yang menjanjikan masa depan karier atau imbalan material yang lebih banyak dan menggiurkan. 

Sepak bola termasuk dalam kategori bisnis keterampilan untuk menghibur para penikmat gerakan bola dalam batas mistar. Para pemain dengan keterampilan canggih, bisa mendapatkan imbalan material yang tinggi. Bisa saja, para penonton langsung yang membayar untuk kepuasan menonton permainan yang mengasyikkan. Bisa juga para pihak selain mereka yang membayar dalam jumlah besar. 

Sebab, permainan yang canggih bisa mengumpulkan mata banyak orang terfokus kepada area tertentu yang memungkinkan pihak-pihak lain itu memperkenalkan produk dan membuat mereka mendapatkan banyak keuntungan material. Keuntungan material itulah yang kemudian mereka bagi kepada para pemain itu.

Politik tidak demikian. Ia bukan bisnis, melainkan medan pengabdian untuk memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, minimal kebaikan, dalam produk-produk kebijakan negara. Khusus untuk perjuangan nilai-nilai kebenaran, diperlukan para politisi yang tidak hanya memahami nilai-nilai kebenaran itu, tetapi juga telah menjalankannya secara konsisten dalam kehidupan keseharian. 

Aktivitas politik bukanlah aktivitas untuk mendapatkan keuntungan material, melainkan semata-mata untuk memperjuangkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan. Moral, etika, dan bahkan etiket para politisi pejuang kebenaran mendapatkan sorotan.       

Namun, politik di Indonesia pada periode politik ini, diwarnai perilaku laiknya para pemain sepak bola. Para politisi dengan tanpa rasa malu berpindah partai karena iming-iming biaya kampanye. Tidak sedikit di antara mereka yang telah menjadi anggota DPR dan mendapatkan fasilitas yang sangat melimpah untuk membangun konstituensi. 

Tidak seharusnya mereka merasa khawatir apalagi takut untuk tidak terpilih kembali. Jika mereka khawatir tidak terpilih karena alasan keterbatasan logistik kampanye, bisa dipastikan bahwa selama menjabat mereka tidak memiliki aktivitas yang membekas di hati para pemilih. Tidak ada keyakinan bahwa pemilih mereka dulu, akan memilih kembali pada periode politik selanjutnya. Padahal, keberhasilan kinerja dalam satu periode politik bisa meningkatkan jumlah pemilih.

Politisi macam itulah yang menjadi penyebab kepedulian kepada ideologi makin luntur dan semangat upaya transformasi nilai menjadi sangat kendur. Politik kembali menjadi seolah-olah sebagai hutan rimba yang di dalamnya terjadi praktik homo homini lupus, yang kuat memangsa yang lemah. Para politisi mengejar hasrat berkuasa dengan tidak hanya mengabaikan moral dan etika, tetapi bahkan menghalalkan segala cara. 

Tidak sedikit di antara mereka yang tidak memiliki rasa malu menerima transfer dari pihak-pihak lain yang sesungguhnya pasti akan mencengkeram tengkuk mereka, sehingga walaupun mereka memiliki jabatan tinggi, tetapi tuna kuasa. Mereka hanya akan menjadi bidak-bidak di atas papan catur yang seluruh gerakan mereka tidak hanya ditentukan, tetapi sangat terbatas, oleh pemberi kapital untuk berlomba merebut kedaulatan dari rakyat. 

Tidak ada harapan pembelaan kepada rakyat dan negara pada mereka. Jika dalam keadaan yang mereka memilih, antara harus berpihak kepada rakyat atau konglomerat, bisa dipastikan senjata yang ada pada mereka akan mereka arahkan kepada rakyat yang walaupun mayoritasnya sudah sangat melarat. Wallahu a’lam bi al-shawab.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID