logo rilis
Anies-Sandi Diminta Jelaskan Skema Rumah DP 0 Rupiah ke Publik
Kontributor
Tio Pirnando
19 Januari 2018, 17:51 WIB
berita
Gubernur Anies Baswedan. FOTO: Humas BNPB

RILIS.ID, Jakarta— Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda meminta pemerintah memberikan kejelasan pada skema rumah Down Paymen (DP) 0 rupiah.

Karena, menurutnya, langkah yang dilakukan ini masih dirasakan terlalu dipaksakan menyusul belum ada kejelasan mengenai skema yang akan ditawarkan kepada masyarakat.

"Meski kami apresiasi langkah untuk memberikan hunian murah, Tapi, ini memerlukan kepastian dari Pemprov DKI  sehingga masyarakat bisa mengerti lebih jelas dan lebih konkreat. Pada prosesi peletakan batu pertama malah tidak disampaikan skema pembiayaan seperti apa DP 0 rupiah itu," katanya saat dikonfirmasi rilis.id, di Jakarta, Jum'at (19/1/218).

Ali mengatakan,  berdasarkan informasi yang diterimanya, skema pembiayaan untuk unit rusun mengikuti program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang saat ini sudah berjalan. Padahal, saat ini sudah ada Program Sejuta Rumah dengan DP 1 persen, bantuan uang muka, dan bunga fixed lima persen selama 20 tahun. 

Berdasarkan skema tersebut, maka harus ada perubahan aturan yang berlaku khusus untuk rumah DP 0 rupiah. Karena dengan skema FLPP yang ada perbankan tidak dapat menampung skema serupa lainnya.

"Sebenarnya skema lain bisa diterapkan, yaitu  memastikan masyarakat menabung sampai 1 persen untuk kemudian baru dapat diikutsertakan sebagai peserta program 0 rupiah," imbuh Ali.

Disisi lain, tambah Ali, dengan batasan harga dalam program subsidi FLPP, seharusnya, harga rusunami yang bisa memeroleh fasilitas adalah untuk harga dibawah Rp250 juta. 

"Artinya program DP 0 rupiah ini belum bisa  mendapatkan subsidi. Untuk tipe 21 seharga Rp 184,8 juta bisa mengikuti skema FLPP, namun untuk tipe 36 tidak bisa juga dipaksakan untuk masuk program subsidi apalagi bila kita melihat batas penghasilan yang bisa mengangsur diperkirakan antara Rp6-7 juta per bulan. Hanya sebagian kecil rusun 0 rupiah ini yang nantinya dapat bermanfaat untuk masyarakat MBR," jelasnya.

IPW menila masyarakat tidak bisa dipaksakan membeli rusunami. Disisi lain adanya keterbatasan daya beli, maka subsidi yang terlalu besar akan membebani APBN. Karena, beberapa skema usulan seperti subsidi DP 1 persen sampai subsidi bunga 5 persen dinilai akan memberatkan APBN jika dilakukan terus-menerus.

Tags
#DP Nol Rupiah
#IPW
#Ali Tranghanda
#Rumah Murah
Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)