logo rilis
Angka Kematian COVID-19 Indonesia Buruk, DPR Soroti Sistem Kesehatan
Kontributor
Elvi R
29 September 2020, 13:30 WIB
Angka Kematian COVID-19 Indonesia Buruk, DPR Soroti Sistem Kesehatan
Pemakaman pasien COVID-19. FOTO: RILIS.ID/Panji Satria

RILIS.ID, Jakarta— Presiden Jokowi dalam rapat kabinet, Senin (28/9/2020) menyebut angka kematian akibat COVID-19 Indonesia sedikit lebih tinggi dari angka dunia.

Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan, kondisi tersebut terjadi karena sistem kesehatan kita buruk dalam penanganan pandemi.

"Kalau penanganan pandemi kita bagus, kita tidak akan mengalami krisis dokter, kekurangan APD, kekurangan ruang isolasi dan ICU serta tidak akan terjadi lonjakan kasus yang eksponansial setelah satu semester bergulat dengan pandemi," katanya dalam keterangan yang diterima rilis.id, Selasa (29/9/2020).

Menurut Wakil Ketua FPKS DPR RI ini, negara-negara lain sudah pada tahap mempersiapkan terjadinya gelombang kedua, sementara Indonesia justru masih berjibaku mengantisipasi gelombang pertama. "Kurva Covid kita belum pernah melandai secara signifikan," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Netty, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, menahan laju pandemi langsung pada jantung persoalannya, yaitu menghentikan tingkat transmisi yang tinggi yang terus memunculkan klaster-klaster baru.

"Harus ada upaya keras untuk memutus mata rantai penularan di perkantoran, angkutan publik, pasar dan pusat perbelanjaan, asrama sekolah atau kampus, pertemuan-pertemuan dan rumah sakit. Bahkan, perkantoran pemerintah menjadi penyumbang angka kasus paling banyak di DKI. Pastikan tempat-tempat publik  tersebut steril dan semua orang mematuhi protokol kesehatan. Jika perlu gunakan TNI Polri untuk menjaga ketertiban di sana," ujarnya.

Langkah selanjutnya, kata Netty, memastikan cukupnya fasilitas kesehatan, meliputi kapasitas tempat tidur isolasi, ICU, ventilator, dan SDM kesehatannya.  Selanjutnya, meningkatkan kapasitas testing.

"Sangat menyedihkan bahwa kapasitas kita masih di bawah  standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menetapkan testing per minggu adalah 1 per 1.000 penduduk," katanya.

Dan yang terpenting, kata politisi dapil Jabar ini, fokus dulu pada aspek kesehatan. "Prioritaskan sumber daya anggaran, SDM, waktu, program pada aspek kesehatan. Bukankah awal September lalu Presiden mengingatkan seluruh jajarannya untuk menunjukkan aura krisis dan mengutamakan aspek kesehatan  daripada pemulihan ekonomi?  Apakah ini sudah dilaksanakan dengan baik atau hanya dianggap angin lalu?" Tandas Netty.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)


2020 | WWW.RILIS.ID