logo rilis
Anggaran Penanggulangan Bencana Alam Minim, DPR Ogah Disalahkan
Kontributor
Nailin In Saroh
27 Desember 2018, 20:45 WIB
Anggaran Penanggulangan Bencana Alam Minim, DPR Ogah Disalahkan
Bencana alam. ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendy Supratman

RILIS.ID, Jakarta— Anggaran penanggulangan bencana dianggap tidak pro lantaran minimnya alokasi dalam APBN. Anggapan ini mencuat setelah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluhkan hal tersebut pasca musibah beruntun yang terjadi di Indonesia, terakhir tsunami Selat Sunda.

Menanggapi kabar tersebut, Komisi VIII DPR enggan disalahkan terkait rendahnya anggaran penanggulangan bencana yang dikeluhkan BNPB.

Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, saat ini sudah ada dana siap pakai (DSP) sebesar Rp6,5 triliun untuk rekonstruksi dan rehabilitasi yang teralokasi di Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Karenanya, Ace menilai kurang tepat bila BNPB mengeluhkan anggaran 2019 lembaganya yang terlalu kecil. 

"Jadi sebetulnya soal anggaran mitigasi itu dikembalikan kepada komitmen Pemerintah sendiri," ujar Ace di Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Alih-alih tak ingin dikambinnghitamkan, politisi Golkar ini mengaku, Komisi VIII DPR RI tidak pernah ada maksud untuk mengetok anggaran BNPB pada 2019 sebesar Rp600 miliar. Sebab, pagu anggaran mitigasi bencana yang merancang adalah Pemerintah, dan bukan DPR RI.

"Kami komisi VIII dari sejak mendukung anggaran mitigasi bencana, terutama upaya early warning system kebencanaan," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menilai, anggaran BNPB pada 2019 sebesar Rp600 miliar terlalu kecil.

Bahkan, Sutopo menyebut anggaran BNPB dari tahun ke tahun semakin menurun. Untuk 2018, sambung Sutopo, BNPB mendapatkan anggaran sekitar Rp700 miliar.

Editor: Elvi R




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID