logo rilis
Anggap Banyak Langgar Aturan, Tiga Fraksi Ajukan Hak Angket
Kontributor
Eroby JF
29 April 2018, 17:47 WIB
Anggap Banyak Langgar Aturan, Tiga Fraksi Ajukan Hak Angket
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Cianjur— Tiga Fraksi di DPRD Cianjur, Jawa Barat, mengusulkan hak angket terhadap Pemerintah Kabupaten Cianjur karena dianggap banyak melanggar aturan perundangan. Bahkan, tiga fraksi menilai banyak rekomendasi Dewan yang tidak digubris Pemkab.

Tiga fraksi yakni, Partai Hanura, PKS, dan Partai Gerindra. Hak angket tersebut secara tegas diusulkan saat ribuan warga Cianjur menggelar aksi unjuk rasa ke Gedung DPRD Cianjur terkait berbagai permasalahan di Cianjur.

Ketua Fraksi PKS, Teguh Agung mengatakan, hak angket diusulkan adanya aspirasi dari warga, sehingga dewan memberikan tempat yang legal untuk menindaklanjuti dan membawa aspirasi tersebut.

"Ini aspirasi warga, salah satu cara untuk menampungnya melalui hak angket sebagai cara yang legal. Kepastian hak angket tersebut berlanjut atau tidak, dikembalikan pada anggota Dewan yang lain karena akan dibahas dan voting untuk mencari suara terbanyak," katanya di Cianjur, Minggu (29/4/2018).

Mekanisme voting, tambah dia, dapat dilihat secara terbuka siapa saja yang mendukung atau menolak, namun yang terpenting pihaknya sudah menampung agar tuntutan warga tidak melebar, apalagi berujung pada anarkis akibat aspirasinya tidak direspons.

"Secara pribadi melihat pembangunan Cianjur yang dijalankan kurang sesuai, apalagi melihat kinerja dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena sosok bupati hanya bersifat strategis sementara secara teknis dijalankan OPD," katanya.

Dia menjelaskan, Dewan sering menggelar rapat dan memberikan rekomendasi pada sejumlah OPD, namun semua terkesan diabaikan. Bahkan, pihaknya menyebut OPD sebatas mengiyakan dan seolah paham atau menerima masukan saat rapat, tetapi lupa usai keluar dari ruang rapat.

"Kami rekomendasi ke mana, Dinas bergerak ke mana, ini bukan sekali dua kali tapi sudah sering, seperti pembangunan kantor pemerintah di Campaka, tapi seperti lupa usai keluar dari ruang rapat. Bahkan, OPD ini bergerak hanya untuk membuat bupati senang," katanya.

Sumber: ANTARA


500
komentar (0)