logo rilis
Andi Narogong Minta Kasasi, Kenapa?
Kontributor
Tari Oktaviani
09 Mei 2018, 19:30 WIB
Andi Narogong Minta Kasasi, Kenapa?
Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong, saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/8/2017). FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Tim Penasehat Hukum terdakwa kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Andi Agustinus alias Andi Narogong memaparkan alasan pihaknya mengajukan kasasi terkait Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 5/2018 yang lebih memberatkan dari putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Mereka menilai Putusan DKI (Banding) dirasakan sangat tidak adil dan tidak sesuai kebenaran materiil yang telah terungkap terang benderang dalam persidangan tingkat pertama.

Tim penasihat hukumnya yang diwakili Samsul Huda mengaku keberatan karena pertimbangan hukum PT DKI telah menempatkan posisi Andi sebagai pelaku utama tanpa pertimbangan yang cukup. Dia mengatakan, pengadilan tindak pidana korupsi saja mengabulkan permohonan Justice Collaboratornya (JC) sehingga menurutnya, jelas merupakan pertimbangan hukum yang saling bertentangan secara diametral mengingat berdasarkan SEMA No.4/2011 seorang Justice Collaborator sudah pasti bukan seorang pelaku utama.

"Lagipula, klien kami memang bukan pelaku utama, sebab yang bersangkutan bukan pejabat yang memiliki kewenangan untuk menyusun maupun mengendalikan proses penganggaran dan juga dalam pelaksanaan pekerjaan proyek e-KTP klien kami juga tidak punya hak untuk mengurus maupun dilibatkan langsung, karena sepenuhnya menjadi urusan pemenang lelang, Konsorsium PNRI," kata Samsul Huda, Jakarta, Rabu (9/5/2018).

Dia juga memandang PT DKI telah menambah jumlah pidana penjara dari 8 tahun menjadi 11 tahun tanpa pertimbangan hukum yang memadai. Padahal, sebelumnya PT DKI secara tegas menyatakan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama. Menurutnya, Putusan PT DKI yang justru memperberat hukuman Andi adalah hal yang tidak sesuai dengan keadilan dan hukum maupun perundang-undangan.

"Hal ini sangat tidak adil bagi klien kami. Sebagai Justice Collaborator sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Putusan PTDKI No.5 maupun Putusan PNJakpus No.100 yang diambil alih pertimbangan hukumnya oleh Putusan PTDKI No.5, seharusnya klien kami menurut keadilan, hukum, perundang-undangan, maupun konvensi internasional yang telah diratifikasi menjadi undang-undang, diperingan hukumannya (in casu. bahkan seharusnya lebih ringan dari yang dituntutkan oleh JPU KPK), sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) Tahun 2003 yang telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Pasal 26 ayat (2) Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes) Tahun 2000 yang diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009," jelasnya.

Terlepas dari itu, dia juga berujar jika Andi pelaku utama maka pastilah keuntungan yang didapatnya adalah yang paling besar di antara yang lainnya. Namun kenyataannya, keuntungannya justru paling kecil, dibandingkan pihak-pihak lain.

Huda mengatakan, dengan adanya kasasi ini, Andi tidak berharap bebas maupun lepas, melainkan hanya berharap agar Putusan Kasasi nanti dijatuhkan secara adil sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

"Jika kenyataan sebagai Justice Collaborator dipandang sebelah mata oleh Pengadilan Banding, itu sama nilainya dengan “menganggap sebelah mata” keterangan yang sangat berguna yang signifikan membantu membuat terang peristiwa yang ada, dan hal ini pasti akan dimanfaatkan sebagai senjata untuk mengelak dari tanggung jawab oleh orang lain yang peranannya jauh lebih besar," tegasnya.

Editor: Sukma Alam


500
komentar (0)