logo rilis
Andi Arief Sebut Demokrat yang Minta Ungkap Dugaan Mahar Sandiaga
Kontributor

14 Agustus 2018, 12:35 WIB
Andi Arief Sebut Demokrat yang Minta Ungkap Dugaan Mahar Sandiaga
Ketum Partai Demokrat, SBY bersama Ketum Gerindra, Prabowo Subianto. FOTO: Istimewa.

RILIS.ID, Jakarta— Partai Demokrat ternyata memerintah wakil sekjen parpolnya, Andi Arief, untuk bicara atas dugaan adanya mahar politik dari bakal Cawapres Prabowo, Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS.

Kabar tersebut ia beberkan lewat akun twitternya bahwa Sandiaga dituding memberikan uang sebesar Rp500 miliar kepada kedua parpol itu supaya dirinya direstui sebagai cawapres.

"Saya diperintah partai bicara ini," kata Andi dalam acara Sapa Indonesia Malam di Kompas TV seperti dilansir Kompas Online, kemarin.

Bahkan, keputusan parpolnya untuk mengungkap dugaan mahar politik ini diambil dalam rapat resmi Demokrat di kediaman Ketum Demokrat, Susilo Bambang Yuhyono pada Rabu, 8 Agustus malam.

Ia tak khawatir kalau pernyataannya di media sosial kemudian berujung pada persoalan hukum ke depan. Dirinya siap dikonfrontansi dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan.

"Saya orang yang taat hukum, pasti akan hadir, tidak mungkin saya menghindar. Saya siap dikonfrontasi untuk menyelesaikan masalah ini," ujarnya.

Di luar itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang juga menegaskan bahwa pihaknya tak bisa mengusut dugaan pemberian uang Rp500 miliar oleh cawapres Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS.

Menurutnya, hal ini dikarenakan asal usul uang Sandiaga belum terbukti, apakah memang dari hasil korupsinya saat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Kita belum bisa masuk ke sana, karena mungkin kita liat dulu ini kan konteksnya filosofi pilpres," kata Saut di Jakarta pada Selasa (14/8/2018).

Tapi, kalau nanti bisa dibuktikan bahwa Sandiaga mengambil sesuatu, dan ada kaitannya dengan jabatan baru bisa ditindaklanjuuti.

Saut menyampaikan, KPK harus mendalami dulu jenis pemberian dan asal usul uang. Sehingga, tak dapat serta-merta menindak Sandiaga melakukan gratifikasi.

Terlebih, saat ini terdapat peraturan yang memperbolehkan pihak swasta menyumbang pendanaan kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden.

"Ketika seorang pingin berpartisipasi di pemilihan umum, itukan ada syaratnya. Syaratnya itu kita enggak bisa masuk di situ," ujar Saut.

"Kalau isunya ada penyelenggara negara, ya KPK hanya bisa mengatakan bahwa kalau itu ada kaitannya dengan jabatannya itu kita baru bisa masuk disitu," tambahnya.

Editor:




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID