logo rilis
Ancaman Praktik Buruk Berpolitik Jadi Hal Serius
Kontributor
Afid Baroroh
25 Maret 2018, 14:54 WIB
Ancaman Praktik Buruk Berpolitik Jadi Hal Serius
FOTO: RILIS.ID/Afid Baroroh

RILIS.ID, Jakarta— Perwakilan Koalisi Divisi Pemantauan Impunitas KontraS Feri Kusuma ancaman praktik buruk dalam berpolitik dan berdemokrasi menjadi hal yang serius diwaspadai. Untuk itu, pentingnya kehadiran politik elektoral yang bersih dan demokratik untuk pesta demokrasi tahun ini dan tahun depan.

"Mengingat seriusnya ancaman, kami menyampaikan seruan bersama," kata Feri di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Minggu (25/3/2018). 

Di antaranya, ungkap dia, masyatakat harus mengambil peran aktif dalam memantau dan mengawal berlangsungnya politik elektoral. Tujuannya, agar berjalan selaras dengan prinsip supremasi hukum dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

"Masyarakat diharapkan ikut memikirkan masa depan bangsa dengan memilih pemimpin yang menghargai demokrasi, menerima dan merawat keberagaman, mendukung pemberantasan korupsi, dan tidak mengedepankan identitas kesukuan dan agama," tegasnya.

Selain itu, aparat negara, khususnya TNI dan Polri, serta intelijen harus netral dan profesional. Menurutnya, Kapolri dan Panglima TNI harus memastikan setiap calon kepala daerah yang berasal dari TNI/Polri tidak menggunakan kekuatan jejaring teritori TNI/Polri dalam kontestasi Pilkada.

Karenanya, dibutuhkan tindakan tegas, terbuka dan transparan terhadap anggota TNI/Polri yang terbukti berpolitik praktis, dan atau memberikan dukungan kepada calon tertentu. Hal tersebut, harus diwujudkan dengan menjaga independensi, fungsi dan tugasnya.

"Di sisi lain, para birokrat, khususnya para petahana yang akan maju lagi dalam kontestasi politik, tidak boleh menggerakan Aparat Sipil Negara (ASN) serta memanfaatkan fasilitas negara untuk menggalang suara," tukasnya.

Para kontesntan yang akan bersaing dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, harus tunduk pada aturan main yang berlaku dan tetap memperhatikan nilai-nilai etika. 

Praktik kampanye kotor dan tidak bemartabat dengan mempolitisasi suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) harus dihindari. Sebab biasanya, selama pesta demokrasi, itu seringkali digunakan demi mendulang suara, mengadu domba dan memecah belah masyarakat. 

"Biasanya, itu dilakukan dengan cara  menyebarkan kebencian dan berita bohong, menerjang aturan dan menabrak nilai kepantasan, kesopanan, kerukunan, dan keharmonisan. Hal tersebut tidak boleh dilakukan," tandasnya. 

Editor: Intan Nirmala Sari


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)