logo rilis
Ancam Peserta UNBK, Mendikbud Kena Semprit KPAI
Kontributor
Tari Oktaviani
27 April 2018, 17:49 WIB
Ancam Peserta UNBK, Mendikbud Kena Semprit KPAI
Ujian Nasional. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan keberatan pada pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy yang mengancam memberikan nilai nol pada siswa yang terbukti memfoto dan mengunggah soal UNBK ke media sosial. Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti mengatakan, Mendikbud harus mengedepankan keadilan terhadap anak-anak yang mengunggah foto soal UNBK ke media sosial. Karena lolosnya anak-anak tersebut membawa ponsel ke dalam ruang ujian harus diinvestigasi.

"Karena sudah ada aturan dilarang membawa handphone ke ruang ujian. Artinya, ada dugaan kelengahan dari pengawas dan panitia," ujarnya saat dikonfirmasi rilis.id, di Jakarta, Jumat (27/4/2018).

Menurutnya, KPAI mempertanyakan dasar hukum dan aturan yang mana terkait  anak-anak yang memfoto dan mengunggah soal UNBK akan dihukum dengan diberi nilai nol? Seharusnya Kemendikbud menjatuhkan sanksi berdasarkan POS UN, Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), UU kerahasiaan Negara dan lain-lain.

"Bukan tanpa dasar yang jelas," ungkap Retno.

KPAI menilai, cara dan pendekatan Kemendikbud dalam menangani dugaan kebocoran soal tidak mencerminkan perspektif perlindungan anak, bahkan tidak mengedepankan prinsip pembinaan dalam mendidik. Perilaku anak dianggap memiliki latar belakang. Karena sepanjang UNBK masih dijadikan alat evaluasi selain pemetaan, maka potensi kecurangan masih akan terjadi.  

"Hasil UNBK SMP digunakan untuk seleksi masuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMA. Ini adalah akar persoalan, jadi seharusnya  Kemendikbud mau bergerak untuk memperbaiki sistem evaluasi yang selama ini diterapkan, bukan menjadikan anak sebagai korban kebijakan dan akan dihukum pula," katanya.

KPAI pun menyesalkan ketika hukuman selalu menjadi kebijakan Kemendikbud karena menganggap, mendidik dan mendisiplinkan anak harus dengan hukuman dan Kekerasan. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan pendidikan dan prinsip dalam mendidik anak sesuai tumbuh kembangnya.

Editor: Elvi R


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)