logo rilis
Anang Sugiana Disebut Pengatur Pengadaan e-KTP
Kontributor
Tari Oktaviani
05 April 2018, 16:34 WIB
Anang Sugiana Disebut Pengatur Pengadaan e-KTP
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Terdakwa kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Anang Sugiana Sudiharjo disebut sebagai orang yang paling berpengaruh dalam konsorsium proyek tersebut.

Menurut mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman, Dirut PT Quadra Solution itu disebut sebagai anggota konsorsium yang paling aktif dalam mengatur rencana pembuatan e-KTP.

"Pada waktu itu, Anang ini adalah anggota konsorsium yang paling aktif. Kalau bukan dia mungkin akan sulit terlaksana e-KTP," katanya ketika bersaksi di pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Irman menyebut, Ananglah sebagai orang yang membantu menalangi uang pengadaan keping e-KTP dari luar negeri. 

Hal itu ia ketahui dari rekan sesama pejabat di Dukcapil Kemendagri, Sugiharto.

"Giarto lapor bahwa Anang sudah serahkan uang ke Andi. Jumlahnya nggak disebut. Kemudian beberapa waktu lalu, Giarto lapor lagi sama saya, Andi juga sudah kasih uang ke Setya Novanto. Kemudian, sekitar Mei, jumlahnya saya lupa tapi jumlahnya Rp1,5 triliun totalnya," ungkap Irman.

Sebelumnya, Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo didakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan perusahaannya, sebesar Rp79 miliar dari pengadaan e-KTP.

Tak hanya itu saja, Anang juga didakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya.

Perusahaanya, PT Quadra Solution merupakan salah satu anggota Konsorsium PNRI yang merupakan pemenang tender dalam proyek pengadaan e-KTP.

Adapun Konsorsium PNRI terdiri dari Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI) sebagai ketua konsorsium, PT Sucofindo (Persero), PT Sandipala Arthaputra, PT LEN Industri, dan PT Quadra Solution. 

PT Quadra sendiri bersama PT LEN mendapat tanggung jawab melaksanakan pekerjaan pengadaan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) serta jaringan komunikasi dan data di pembuatan keping e-KTP.

Menurut Jaksa, Anang bersama dengan pihak-pihak lain yang tergabung dalam tim fatmawati membentuk rencana pengadaan e-KTP sekaligus menentukan speskikasi alatnya.

"Konfigurasi spesifikasi teknis dan price list digunakan oleh Sugiharto (pejabat pembuat komitmen Kemendagri) sebagai bahan acuan dalam pembuatan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan pada tanggal 11 Februari 2011 dengan harga Rp18.000 per keping e-KTP yang sudah di mark up dan tanpa memperhatikan adanya diskon terhadap barang-barang tertentu," kata Jaksa KPK, Yadyn saat membacakan dakwaan di pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta, Rabu (27/3/2018) lalu.

Menurut Jaksa, proses pelelangan proyek senilai Rp5,9 triliun sudah diarahkan untuk memenangkan salah atu konsorium yaitu PNRI. 

Lalu pada suatu tempat di kantor PNRI dilakukan pertemuan yang dihadiri Anang, Andi Agustinus, Paulus Tannos serta Isnu Edhi Wijaya.

"Pada pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada terdakwa bahwa apabila terdakwa ingin bergabung dengan konsorsium PNRI maka ada komitmen fee untuk pihak lain sebesar 10 persen dengan rincian 5 persen untuk DPR dan lima persen untuk Kemendagri, atas hal tersebut terdakwa bersedia menyanggupinya dengan mengatakan 'saya ikuti aturan mainnya'," katanya.

Selanjutnya, Andi Agustinus, Paulus Tannos, Johanes Marliem dan Isnu Edhi Wijaya juga melakukan pertemuan guna membahas pembagian tugas pemenuhan komitmen fee beberapa pihak tertentu.

"PT Quadra Solution bertanggung jawab memberikan fee kepada Setya Novanto dan anggota DPR lainnya sebesar 5 persen dari jumlah pekerjaan yang diperoleh," papar Jaksa.

Atas perbuatannya itu, Anang Sugiarta didakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1
 

Editor: Kurniati


komentar (0)