logo rilis
Amien Rais Vs Luhut, Gerindra: Biarkan Rakyat yang Nilai
Kontributor
Zul Sikumbang
20 Maret 2018, 15:34 WIB
Amien Rais Vs Luhut, Gerindra: Biarkan Rakyat yang Nilai
Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani (kedua kanan) bersama Ketua DPP PKB Marwan Jafar (kanan), Sudirman Said (kiri), dan Ida Fauziah (kedua kiri). FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyarankan kepada pemerintah agar kritikan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais dijadikan masukan dan segera lakukan perbaikan. 

Menurutnya, setiap orang akan berbeda-beda saat menyampaikan kritikan. Terpenting, kata dia, isi dari kritikan itu dijadikan bahan evaluasi. 

"Kalau kritikan itu betul, tentu harus segera perbaiki. Kalau itu salah biarkan saja, biar rakyat nanti yang menilai. Karena sesungguhnya kebaikan itu tidak bisa ditutup-tutupi. Kalau pemerintah melakukan kebaikan di depan rakyat, pasti rakyat merasakan itu. Kalau tidak melakukan kebaikan, tentu rakyat juga merasakan," kata Muzani di Jakarta, Selasa (20/3/2018). 

Ia menyarankan, sebaiknya pemerintah dalam hal ini Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tidak kemudian sibuk mencari kesalahan orang yang mengkritik.

"Karena siapapun dia boleh mengkritik, walaupun orang itu penuh kesalahan. Masa dia punya kesalahan terus tidak boleh mengkritik. Mentang-mentang dia punya kesalahan dia tidak boleh. Karena kebenaran itu datang dari siapa saja. Marilah kita berbesar hati, legowo menerima kritikan itu," ujar Muzani. 

"Menurut saya pemerintah menerima itu sebagai sebuah kelegaan saja. Dan nanti waktu juga yang akan membuktikan apakah kritikan Pak Amien itu benar atau tidak. Nanti rakyat yang akan menilai," kata Muzani. 

Seperti diberitakan, saat menjadi pembicara diskusi di Bandung, Minggu (18/3) kemarin, Amien Rais meminta masyarakat waspada dengan program pembagian sertifikat tanah Jokowi. Ia menyebut program itu sebagai 'pengibulan'.

Luhut membantah program merupakan pengibulan. Menurutnya, program itu sejak lama telah diberlakukan di Indonesia.

"Ngapain ngibulin? Dari dulu sudah dibagi kok sertifikat itu. Tapi prosesnya lama, panjang, dan sedikit. Sekarang lebih cepat dan banyak," katanya.

Editor: Sukma Alam


komentar (0)