logo rilis
Amandemen UUD 45 Tak Bisa Sekarang-sekarang. Ini Penjelasannya
Kontributor
Andi Mohammad Ikhbal
09 Juni 2018, 23:35 WIB
Amandemen UUD 45 Tak Bisa Sekarang-sekarang. Ini Penjelasannya
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, menegaskan lembaga DPR RI dan MPR RI selalu memiliki sikap sejalan dalam menjaga semangat ideologi Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Pimpinan DPR dan pimpinan MPR memastikan tetap sejalan dalam menciptakan kondusifitas dan stabilitas politik," kata Bambang Soesatyo, di Jakarta, Sabtu (9/6/2018).

Menurut Bamsoet (sapaannya), MPR RI yang terdiri dari unsur DPR RI dan DPD RI merupakan lembaga permusyawaratan rakyat Indonesia.

Dalam sistem ketetanegaraan Indonesia, kata dia, DPR RI dan MPR RI dengan Pemerintah, saling memperkuat sistem check and balances antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.

"Saya menyampaikan kepada Ketua MPR dan ketua DPD, untuk bersama-sama selalu menjaga marwah, harkat, dan martabat kedua lembaga, menjaga semangat ideologi Pancasila," ujar Bamsoet.

Politisi Golkar ini juga mengajak para pimpinan DPR RI dan pimpinan MPR RI untuk memperbanyak terjun ke lapangan bertemu masyarakat pada sisa waktu jabatan. 

Kegiatan ini untuk melakukan tugas kedewanan, termasuk melakukan sosialisasi Pancasila. Menurut Bamsoet, ideologi Pancasila saat ini sedang dirongrong oleh radikalisme.

Di mana hal ini benar-benar tidak sejalan dengan Pancasila. Bamsoet juga menyatakan, mendukung program sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang gencar dilakukan MPR.

Program sosialisasi Empat Pilar yang meliputi, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dinilai Bamsoet, sangat diperlukan.

"Empat Pilar Kebangsaan sebagai pedoman hidup dan pemersatu bangsa, sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," ujar Bamsoet.

"Pemahaman terhadap empat pilar tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai-nilai kebangsaan, sehingga dapat memperkuat kerukunan antar anak bangsa," tambah dia.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini juga menanggapi soal usulan amandemen UUD 1945 yang berkembang, menurut dia, sangat sulit untuk dapat dilakukan pada periode 2014-2019.

"Usulan soal amandemen UUD NRI 1945 ini sudah lama diwacanakan masyarakat, tapi saya pastikan hal itu tidak akan terjadi pada periode ini, karena waktunya mepet," ujarnya.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)