logo rilis
Alot! DPR dan Pemerintah Bahas Definisi Terorisme
Kontributor
Zul Sikumbang
23 Mei 2018, 14:12 WIB
Alot! DPR dan Pemerintah Bahas Definisi Terorisme
Anggota Komisi III DPR RI asal Fraksi Partai Gerindra, Muhammad "Romo" Syafii, saat diwawancarai wartawan di Kompleks Parlemen. FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— DPR dan pemerintah masih belum menemui kata sepakat soal defenisi terorisme. Meski demikian, diharapkan hal tersebut bisa segera dicarikan titik temunya bersama.

Menurut Ketua Pansus RUU Terorisme, M Syafii, mengatakan defenisi terorisme harus memuat frasa yang dianggap sangat penting, yakni motif atau tujuan poltik atau ancaman terhadap keamanan negara. Frasa tersebut belum terangkum dalam definisi yang dipresentasikan pemerintah.

"Kita berharap hari ini kita bisa menemukan kesamaan pandangan sesuai dengan logika hukum, karena frasa itulah yang membedakan antara kejahatan kriminal biasa dengan kriminal terorisme," kata Syafii di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

"Kalau logika hukum nanti, Insya Allah bisa disepakati maka rapat hari ini berjalan sangat singkat untuk selesainya RUU Tindak Pidana Terorisme," tambah dia.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, Enny Nurbaningsih, mengatakan, kalau frasa motif atau tujuan poltik atau ancaman terhadap keamanan itu dimasukan, tak sesuai dengan aturan di Pasal 6 dan 7 UU No. 15 Tahun 2003 (UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme). 

"Kalau kemudian kami tambahkan itu, kami khawatirnya nanti akan menyebabkan adanya perubahan di dalam rumusan delik yang ada dalam pasal 6 dan 7 itu sendiri. Sementara kalau itu diubah akan kemudian mengubah seluruhnya," kata dia.

Aparat penegak hukum juga akan kesulitan sebagai user dari UU Tindak Pidana Terorisme. "Itu yang perlu kami diskusikan ke dalam, letaknya dimana, apakah harus di dalam defenisi atau dalam penjelasan umum saja," kata Enny.

Editor: Andi Mohammad Ikhbal


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)