Home » Peristiwa » Nasional

Aliran Kepercayaan Tercantum di KTP, DPR: Pelaksanaannya Tunggu Revisi UU Adminduk

print this page Rabu, 8/11/2017 | 17:54

Zainuddin Amali. FOTO: RILIS.ID/Fatah H Sidiq

RILIS.ID, Jakarta— Komisi II DPR RI menilai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi soal aliran kepercayaan dicantumkan pada kolom agama di KTP harus menunggu revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).

"Kalau saya melihat berdasarkan UU dan ketentuan di dalam pasal-pasalnya, maka tentu kita harus ada revisi, dan perubahan dalam UU itu," kata Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali di Jakarta, Rabu (8/11/2017).

Menurutnya, tidak ada cara lain untuk melaksanakan Putusan MK itu kecuali dilakukan revisi UU Adminduk karena harus ada panduan hukumnya melaksanakan putusan tersebut.

"Kalau tidak direvisi bagaimana mau melaksanakan putusan itu, sehingga harus ada panduan undang-undangnya, karena undang-undang sekarang tidak memungkinkan," ujar politisi Partai Golkar ini.

Selain itu, Amali mengatakan, Komisi II DPR akan memanggil Kementerian Dalam Negeri untuk membicarakan teknis pelaksanaannya. Pemanggilan tersebut direncakan seusai masa reses anggota DPR.

"Keputusan MK ini final dan mengikat, kami harus mematuhi dan akan bicara dengan Kementerian Dalam Negeri bagaimana teknis pelaksanannya," ujarnya.

Anggota Komisi II DPR lainnya Achmad Baidowi mengatakan wacana revisi UU Adminduk sifatnya sangat dinamis, sehingga belum bisa ditentukan apakah revisi terbatas atau menyeluruh, tergantung kesepakatan DPR dan Pemerintah.

"Kalau UU Administrasi Kependudukan direvisi, apakah terbatas atau menyeluruh harus didiskusikan, dicari aspek-aspek lain yang selama ini menjadi kelemahan UU Kependudukan," kata Achmad Baidowi.

Awiek, sapaannya, mengatakan, kalau revisinya terbatas maka dilakukan terhadap pasal-pasal yang terdampak Putusan MK. Namun, ujarnya, bila pasal-pasal yang direvisi hanya terdampak Putusan MK, maka tidak terlalu banyak sehingga yang perlu ditinjau ulang adalah kesiapan infrastruktur KTP Elektronik.

"Tentunya usulan revisi itu belum masuk Program Legislasi Nasional, nanti dibahas dahulu antara Komisi II DPR dengan Pemerintah, apakah menjadi usul inisiatif DPR atau usul inisiatif Pemerintah," ujarnya.

Sebelumnya, MK memutuskan mengabulkan permohonan para pemohon uji materi terkait UU Adminduk. Kata 'agama' yang ada pada Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk 'kepercayaan'.

"Majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Hakim MK Arief Hidayat ketika membacakan putusan di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11).

Arief melanjutkan, majelis hakim menyatakan kata 'agama' dalam pasal 61 Ayat (1) serta pasal 64 ayat (1) UU No. 23/2006 tentang Adminduk bertentangan dengan UUD'45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan".

Majelis hakim juga menyatakan pasal 61 ayat (2) dan 64 ayat (5) bertentangan dengan UUD'45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Uji materi terhadap pasal-pasal tersebut diajukan oleh empat orang pemohon, mereka adalah Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim.

Editor Eroby JF
Sumber ANTARA

Tags:

Aliran KepercayaanAliran Kepercayaan di KTPPenghayat Aliran Kepercayaan

loading...