logo rilis
Akhirnya, Arief Hidayat Tak Diikutsertakan pada Pemilihan Ketua MK
Kontributor
Eroby JF
28 Maret 2018, 17:24 WIB
Akhirnya, Arief Hidayat Tak Diikutsertakan pada Pemilihan Ketua MK
FOTO: RILIS.ID/Ridwan

RILIS.ID, Jakarta— Rapat Pleno Hakim Konstitusi sepakat untuk tidak menyertakan Arief Hidayat pada bursa pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2018-2021.

"RPH menyepakati bahwa dalam pemilihan Ketua MK, Prof. Arief Hidayat tidak lagi mempunyai hak untuk dipilih menjadi ketua MK," kata juru bicara MK Fajar Laksono di Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Keputusan dalam RPH tersebut dikatakan Fajar berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3a) UU MK, dan Pasal 2 ayat (6) PMK Nomor 2 Tahun 2012.

Meskipun masa jabatan Arief Hidayat sebagai Hakim Konstitusi pada periode pertama sudah habis, periode mengabdi sebagai Ketua MK secara otomatis dinyatakan selesai.

Pada Selasa (27/3), Arief dilantik menjadi Hakim Konstitusi periode kedua (2018-2023) di Istana Negara.

Arief menjabat sebagai Ketua MK pada periode 2014-2017, dan terpilih kembali untuk masa jabatan Ketua MK periode 2017-2020.

Terkait dengan mekanisme pemilihan Ketua MK, Fajar menjelaskan sesuai dengan Pasal 5 PMK Nomor 3 Tahun 2012, pemilihan ketua dilakukan secara musyawarah mufakat dalam RPH yang dilakukan secara tertutup untuk umum.

Ia menjelaskan, dalam hal mufakat tidak dapat dicapai, pemilihan ketua MK dilaksanakan berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara dalam RPH yang terbuka untuk umum.

"Pemilihan ketua akan dilaksanakan pada Senin (2/4) setelah itu akan diselenggarakan sidang pleno pengucapan sumpah ketua MK masa jabatan 2018-2021," kata Fajar.

Baca: 76 Guru Besar Kirim 'Surat Cinta' untuk Arief Hidayat

Sebelumnya, puluhan guru besar melayangkan surat 'cinta' ke MK terkait posisi Arief Hidayat yang telah dua kali diberikan sanksi etik.

Surat tersebut diserahkan ke MK oleh pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera Bivitri Susanti, dan pengajar Fakultas Hukum Universitas Mataram, Widodo Dwi Putro, selaku perwakilan dari 76 guru besar.

"Surat yang kami tujukan itu sebenarnya ada 12 amplop, sembilan untuk hakim konstitusi, kemudian yang tiga kami tujukan sebagai tembusan ke tiga orang Dewan Etik," ujar Bivitri di Gedung MK Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Bivitri mengatakan, surat tersebut berupa imbauan moral kepada para hakim konstitusi, khususnya Ketua MK Arief Hidayat, terkait dua sanksi etik yang pernah dia terima selaku Ketua MK.

Selain surat, para guru besar juga melampirkan makalah berjudul "Etika, Budaya, dan Hukum", yang ditulis Prof. Satjipto Rahardjo. Almarhum Satjipto sendiri merupakan guru dari Arief Hidayat.

"Ini merupakan bentuk kepedulian para guru besar kepada koleganya, dan kekhawatiran mereka pada marwah Mahkamah Konstitusi," ujar Bivitri.
Terkait dengan makalah Satjipto yang dilampirkan, Widodo mengatakan, makalah itu menekankan etika dan moral lebih tinggi dibandingkan hukum, karena orang yang memahami hukum belum tentu yang mematuhi hukum tanpa etika.

"Hukum tanpa etika tidak layak disebut hukum, karena sama dengan pembusukan hukum," kata Widodo.

Lebih lanjut Bivitri mengatakan, surat tersebut diberikan karena para guru besar paham betul ketentuan undang-undang tidak bisa memaksa Arief untuk mundur dari jabatannya.

"Maka, surat ini memang lebih menyerupai imbauan moral untuk beliau (Arief Hidayat) untuk mundur," pungkas Bivitri.

 

 

Sumber: ANTARA


500
komentar (0)