RILIS.ID, Jakarta— Kementerian Pertanian (Kementan) bakal mengintegrasikan pertanian dan industri pengolahan guna mengakhiri inefisiensi pabrik gula badan usaha milik negara (BUMN). Hal itu, kata Direktur Jenderal Perkebunan, Bambang, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Pergulaan.

"Pemerintah memberikan perhatian kepada petani tebu dalam bentuk bantuan alat mesin. Namun demikian, karena luasan lahan tebu petani yang ada saat ini rata-rata berkisar antara 0,25-0,5 hektare dirasa masih kurang efisien, sehingga upaya yang dilakukan dengan regrouping lahan tebu milik petani," ujarnya via siaran pers yang diterima rilis.id di Jakarta, Jumat (30/3/2018).

Baca: Kementan Seriusi Swasembada Gula

Bambang menambahkan, pasar tunggal gula kristal putih (GKP) dan gula Kristal rafinasi (GKR) pun harus disatukan. Sebab, GKP yang diproduksi petani cuma bisa diserap industri makanan dan minuman (mamin). "Ini untuk menghilangkan disparitas harga GKP dan GKR," jelasnya.

Kementan, menurut Bambang, juga akan mengusulkan penghimpunan dana dari GKR untuk menggenjot produksi gula dalam negeri. Dana tersebut bakal dikembalikan ke petani untuk pengembangan tebu.

"Ayo, semua sinergi secara optimal Untuk wujudkan swasembada gula nsional," tutup Bambang.

Baca: Lelang Gula Tak Selesaikan Masalah