logo rilis
Akademisi UGM: Kejahatan Administrasi Perberasan Ada di Inpres Ini
Kontributor
Ainul Ghurri
20 Maret 2018, 15:47 WIB
Akademisi UGM: Kejahatan Administrasi Perberasan Ada di Inpres Ini
Guru Besar Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Maksum M saat memaparkan Politik Ekonomi dan Tata Kelola Perberasan serta Dampaknya Terhadap Stabilitas Nasional," di Hotel Puri Denpasar, Jakarta. FOTO: RILIS.ID/Ainul Ghurri

RILIS.ID, Jakarta— Guru Besar Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Maksum M menilai, kejahatan luar biasa terhadap perberasan nasional terdapat pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras, dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Inpres tersebut dinilai 'bodong' karena merupakan akar masalah perberasan nasional.

"Perberasan nasional itu pangkalnya adalah mutu Inpres bodong, siapa yang melakukan dosa besar, siapa yang melakukan kejahatan politik luar biasa ini, sampai-sampai Presiden tanda tangan Inpres bodong ini," katanya dalam diskusi Politik Ekonomi dan Tata Kelola Perberasan serta Dampaknya Terhadap Stabilitas Nasional di Hotel Puri Denpasar Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Maksum menambahkan, ada dua kebodongan di dalam Inpres tersebut. Pertama, level harga pokok pembelian (HPP) ditetapkan jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar, sehingga petani penggilingan terpuruk.

"Sudah dipastikan, Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak punya barang dan operasi pasar, pasti mandul. Ini kejahatan administrasi, karena Bulog tidak mungkin beli barang," jelasnya.

Kedua, lanjut Maksum, angka proporsi gabah kering giling (GKG) tidak pernah ada di laboratorium manapun. Sebab, 60 persen harga GKG tidak ditetapkan di dalam Inpres tersebut. Dengan begitu, hal itulah yang menyebabkan impor beras selalu muncul.

"Karena apa, proporsi harga Rp4.600 di gudang Bulog untuk menjadi beras Rp7.300 itu hanya bisa terjadi, ketika gilingnya gratis dan ada rendeman giling 64 persen. Hari ini kan ga ada 64 persen, pada level 8, yang ada pada level laboratorium," terangnya.

"Itu kalau gratis, gratisnya juga enggak ada. Kalau gratis rendemennya pasti rendah, karena di press (tekan) mesinnya supaya katulnya banyak, karena bayarnya dengan katul (dedak), kalau gratis bayarnya dengan katul. Kemungkinan lainnya, kalau per kilogram beras bayar tiga kilogram, itu rendemennya 66 persen. Itu sedunia tidak ada random-nya seperti itu, penggilingan secanggih apapun tidak ada rendeman 66 persen," tandasnya.

Editor: Intan Nirmala Sari


500
komentar (0)