logo rilis

Ahli Hukum: RUU Terorisme Harus Utamakan Masalah HAM
Kontributor
Sukma Alam
21 Mei 2018, 12:01 WIB
Ahli Hukum: RUU Terorisme Harus Utamakan Masalah HAM
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman

RILIS.ID, Jakarta— Pengajar hukum pidana Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Miko Ginting, menilai, pendekatan akuntabilitas harus menjadi pertimbangan dalam RUU Terorisme. Ia menilai, prinsip dasar dalam pasal di RUU ini harus tetap mengedepankan hak asasi manusia (HAM).

"Pendapat untuk mengesampingkan HAM dalam RUU Terorisme sama sekali tidak tepat. Justru legitimasi penindakan terorisme adalah pemenuhan HAM kepada warga negara, yaitu hak atas rasa aman," katanya, Jakarta, Senin (21/5/2018).

Dengan demikian, ia menilai pendekatan keamanan saja tidak cukup sebagai pertimbangan dalam RUU Terorisme. Melainkan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Perlu dilengkapi dengan pendekatan akuntabilitas dan HAM. Dengan demikian, penanggulangan terorisme dapat dilakukan secara tepat dan efektif," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Panitia Khusus RUU terorisme, Supiadin Aries Saputra, menegaskan RUU terorisme akan rampung pada Rabu (23/5/2018) esok.

"Clear. Sudah tinggal satu menyelesaikan ini (definisi terorisme). Tanggal 23 (Mei) Insyaallah, saya selaku Ketua Tim Perumus, (tanggal) 23 itu kita selesai karena tinggal itu saja, definisi," kata Supiadin dalam diskusi yang diselenggarakan MNC Trijaya FM di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/5/2018).

Ia mengatakan percepatan finalisasi RUU terorisme bukan karena banyak pihak yang mendesak DPR lantaran maraknya serangan teror.

"Enggak juga. Sebelum reses, tinggal satu poin itu saja. Awam tidak paham suasana batin kita dalam membahas UU," tutur dia.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)