Yudhie Haryono

Pengamat ekonomi politik, bekerja sebagai Dosen dan Direktur Eksekutif Nusantara Center. 

Agen Kolonial Lokal

Kamis, 10/8/2017 | 18:30

SEORANG teman bertanya padaku, "Siapa dan bagaimana genealogi neoliberalisme di Indonesia? Di mana kini para begundal lokal itu berada? Apa projek mereka di Indonesia?"

Kawan-kawan yang baik. Ini pertanyaan dahsyat. Tak banyak mahasiswaku mampu bertanya setajam ini. Biar mudah, berikut kuterjemahkan kutipan buku The New Rullers of The World, karya John Pilger, Nopember 1976.

"Gaya ekonomi kolonial dilanjutkan rezim orba yang berkolaborasi dengan tim ekonomi “Mafia Berkeley." Mereka merancang beberapa UU yang menjadikan Indonesia budak neokolonialisme yaitu UU No. 11/66, UU No.1/67, UU No.2/67 dan UU No.3/67 yang berisikan Indonesia membayar hutang waris Belanda, masuk kembali ke ADB, masuk kembali ke IMF dan WB dan berlakunya Penananan Modal Asing yang nantinya melahirkan cabut subsidi, deindustrialisasi, kurs bebas dan tax amnesty.

Undang-undang ini semua produk Soeharto atas inisiatif para sekutu ekonominya.

Sesungguhnya, istilah itu muncul dari buku The Trojan Horse: A Radical Look at Foreign Aids (1974). Mereka adalah kumpulan ekonom yang sering disebut sebagai arsitek ekonomi Orde Baru. Mereka terdiri atas ekonom Universitas Indonesia yang berpendidikan Amerika seperti Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim, Subroto, J.B. Sumarlin dan M. Sadli.

Pada 1967, Sumitro Djojohadikusumo (besan Soeharto) menyatukan mereka dengan Radius Prawiro dan Frans Seda (yang terakhir ini berpendidikan Belanda). Pendidikan mereka di Berkeley dibiayai oleh Ford Foundation dll. Pada saat yang sama, banyak perwira militer Indonesia dilatih di Fort Leavenworth, Amerika Serikat.

Dua unsur itulah (militer dan teknokrat) yang memang benar-benar menjadi kombinasi penting penopang Orde Baru. Dan, mereka dianggap berhasil melakukan stabilisasi ekonomi Indonesia, yang mantap dan melawan etatisme di bawah Bung Karno. Kini mereka masih berkuasa walau dikecam antara lain karena kebijakan moneternya yang gagal total: boom dan kebangkrutan bank, skandal BLBI dan KLBI, ketimpangan yang akut, KKN yang merajalela, utang menggunung serta ketergantungan Indonesia pada modal asing plus aseng.

Pemerintahan yang dikendalikan para ekonom Mafia Berkeley ini selain mencabut subsidi dan menunda pembayaran utang luar negeri selama beberapa tahun juga menggalang pembuatan utang luar negeri baru dan membuka pintu bagi masuknya investasi asing secara besar-besaran ke Indonesia.

Bahkan, terhitung sejak diterbitkannya UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), mereka berhasil melakukan koreksi ulang sesuai dengan selera dan kepentingannya. Lebih-lebih setelah ekonomi Indonesia mengalami krisis moneter pada 1997/1998 yang lalu. Melalui penyelenggaraan sejumlah agenda ekonomi neoliberal yang dikomandoi oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, upaya untuk mewujudkan ekonomi merdeka tidak hanya terhenti secara praksis. Tetapi secara sempurna mengalami koreksi hingga ke tingkat konstitusi.

Mafia Berkeley sudah memiliki peran penting sejak awal Orba dalam meliberalisasi ekonomi Indonesia. November 1967, Mafia Berkeley mewakili pemerintah Indonesia dalam sebuah konferensi yang digagas Life Time Corporation di Genewa Swiss. Dalam konferensi tersebut, Mafia Berkeley menyetujui pengkaplingan wilayah dan sumber daya alam Indonesia untuk para korporasi raksasa dunia.

Pada tahun 1967, UU No. 1 tentang Penanaman Modal Asing disahkan pemerintah. Perusahaan asal Amerika, Freeport dan Unilever merupakan korporasi asing pertama yang memanfaatkan undang-undang tersebut. Setahun kemudian, Soeharto mengangkat sejumlah anggota Mafia Berkeley duduk dalam kabinetnya. Soemitro Djojohadikusumo menjadi Meteri Perdagangan, Widjojo Nitisastro Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Emil Salim Wakil Ketua Bappenas, Ali Wardhana Menteri Keuangan, Subroto Direktur Jenderal Pemasaran dan Perdagangan, Moh. Sadli Ketua Tim Penanaman Modal Asing, dan Sudjatmoko Duta Besar RI di Washington.

Kini generasi kelima sudah bercokol di BI, UI, Kemenkeu, Bapenas dan LSM binaannya. Komandannya SMI. Ratu rentenir dunia. Satelitnya jokowi, rini dan sumantri. Kwartet-i adalah sebutanku buat mereka.

Begitu rapi, solid dan terencana para begundal ini menyaplok dan merampok SDA&SDM kita. Untuk menutupinya dibuatlah drama dan sandiwara. Media dikerahkan untuk mengalihkan kritik dari warga. Mulai dari pilpres, pilkadal, sianida, sara dan perlendiran. Semua bagai orkestra.

Akhirnya semua warga negara tertipunya. Semua tidak memahaminya. Saat yang sama mereka makin kaya dan makin kuasa. Kita dipaksa menanggung beban pesta yang mereka rayakan. So, kini kalian yang muda-muda mau apa? Miskin dan mati pelan-pelan di lumbung padi? Atau gagah sebagai ksatria pancasila?

Sedih tak cukup. Marah bukan solusi. Yang waras adalah penjarakan mereka dan tinggalkan kejahiliyahan warisannya. Sebab, mereka menyembah berhala pasar tapi mendaku resep ekopolnya paling sempurna. So kini, pilihannya hanya revolusi dan kudeta.