Home » Inspirasi » Wawancara

Afzal Mahfuz: Terlalu Dini Jenderal Gatot Dikatakan Berpolitik

print this page Selasa, 17/10/2017 | 18:06

Afzal Mahfuz, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat. ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

ISU pengadaan senjata yang dilakukan oleh oknum di luar TNI beberapa waktu lalu dilontarkan oleh Panglima TNI, Gatot Nurmantyo. Sontak, kabar tersebut menuai kontroversi. Banyak pihak yang mengatakan, pernyataan Gatot itu lebih bersifat politik, sebab yang bersangkutan memang akan menemui masa pensiun pada Maret 2018 mendatang.

Dwifungsi TNI pun seolah kembali ingin digelorakan. Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Barat, Afzal Mahfuz, mengatakan, agaknya terlalu dini jika mengaitkan penyataan Gatot itu sebagai manuver politik jelang Pilpres 2019. Sehingga, sambung mantan Anggota Komisi I DPR RI yang beberapa hari lalu dipindahkan ke Komisi II tersebut, akan lebih bijak jika publik menilai ini sebagai upaya Jenderal Gatot dalam menjaga keamanan dan pertahanan Indonesia

Legislator dari Fraksi Demokrat ini berpendapat, sejak dihapuskannya dwifungsi TNI, memang tidak ada ruang lagi bagi anggota militer aktif untuk berpolitik. Hal inilah yang mengharuskan unsur TNI dan Polri untuk lebih fokus berkonsentrasi pada bidang pertahanan dan keamanan negara.

Lantas, bagaimana sebenarnya fungsi pertahanan TNI berjalan? Apakah betul, Gatot tengah menyiapkan diri untuk maju sebagai calon presiden? Wartawan rilis.id Taufiq Saifuddin berkesempatan mendiskusikan hal ini bersama Afzal Mahfuz, di Kompleks Parlemen, Jumat (6/10/2017). Berikut petikan wawancaranya:

Banyak orang berpendapat dwifungsi TNI masih berjalan saat ini, meski tidak dalam pengertian mengisi struktur partai. Sehingga, ketika berbicara pertahanan, hari ini masih latah. Sejauh mana sebenarnya kini fungsi pertahanan TNI?

Sebenarnya, dengan dihapuskannya dwifungsi TNI, seharusnya memberikan kesempatan kepada TNI dan Polri untuk lebih fokus berkonsentrasi pada bidang pertahanan dan keamanan negara. Sampai saat ini, standard operating procedure (SOP) masih berdasarkan undang-undang, dan itu masih berjalan.

Tinggal memang sekarang yang masih menjadi kendala adalah supporting terhadap materi-materi pertahanan negara. Misalnya, soal alutsista. Kita harus jujur, persenjataan kita sudah banyak yang kedaluwarsa. Rudal kita banyak yang mesti diservis besar-besaran, maksudnya harus diperbarui teknologinya. Radar perang dan lainnya juga begitu.

Dari segi peralatan persenjataan, memang kita sedang melemah. Tapi masyarakat jangan khawatir, karena saya yakin seyakin-yakinnya militansi pasukan dan rakyat kita, kalau negaranya diganggu, tidak akan tinggal diam. Andalan kita ya militansi itu. Walaupun kita minim dari sisi alat. Tentu, yang kita inginkan adalah membangun sebuah sistem pertahanan negara yang supercanggih, sehingga dari situ kita bisa menguasai seluruh teritorial kita dari Sabang sampai Merauke.

Soal alutsista, belakangan Jenderal Gatot sempat mengeluarkan penyataan perihal adanya pengadaan 5.000 senjata, tapi itu di luar radar TNI. Tanggapan Anda?

Ini kan ada domain lembaga yang beda-beda. Kalau Jenderal Gatot merasa bahwa pengadaan itu ada di luar domain lembaga TNI, saya pikir harus ada kajian terhadap kewenangan lembaga. Siapa tahu Polri atau pihak apa pun itu sudah mendapatkan izin untuk mengimpor, cuma belum memberitahukan pada instansi TNI. Karena memang di beberapa lembaga pertahanan itu, ada kebijakan yang tidak perlu dibicarakan di luar.

Atau bisa saja Gatot mendapatkan informasi yang belum akurat mengenai pengadaan senjata itu, lalu dianggap ilegal. Semua aspek bisa saja terjadi. Tinggal kita melihat ini dari berbagai aspek untuk menelaah, sehingga ada titik temu. Kalau sudah ketemu benang merahnya, tidak usah lagi diperpanjang, tidak usah diperuncing. Jenderal Gatot fokus saja di pertahanan negara.

Berarti Jenderal Gatot dalam hal ini membicarakan rumah tangga lembaga lain yang bukan wilayah kerjanya? Artinya, pernyataan pengadaan senjata itu memang politis?

Saya pikir begini, kita harus yakin dan percaya bahwa semua jenderal yang ada di republik ini memiliki nasionalisme tinggi. Gatot sebagai Panglima juga begitu, jenderal di Kepolisian pun juga. Bahkan kita sebagai masyarakat sipil pun nasionalismenya tinggi. Artinya, masing-masing kita punya semangat untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Sehingga bisa saja ungkapan itu dalam visinya Jenderal Gatot menyangkut juga masalah pertahanan negara, di luar konteks dia sebagai Panglima TNI.

Ini kan juga ada semacam rumor dan gosip di luaran yang mengatakan bahwa pernyataan Jenderal Gatot itu karena adanya persaingan kelembagaan. Polri-lah yang dianggap meneror masyarakat, dan anggapan lainnya. Kita tidak bisa apriori seperti itu. Karena masing-masing punya aturan main, punya tatanan kelembagaan. Termasuk juga dengan fungsi yang dipunyai oleh TNI dalam UU. Masalah ini, menurut saya, harus dipilah-pilah, mana yang pertahanan mana yang politis.

Jenderal Gatot akan pensiun pada Maret 2018. Kita masih ingat saat Aksi 212, dia terkenal dengan “peci putih” yang viral sampai sekarang. Ada anggapan ingin membangun kedekatan dengan kelompok Muslim. Bisa dimaknai ini skema untuk maju di Pilpres 2019?

Berkenaan dengan Pilpres 2019, terlalu prematur kalau kita menyatakan Jenderal Gatot mencari panggung politik. Sebab, beliau memang masih menjabat Panglima TNI. Kecuali setelah Gatot pensiun, lalu yang bersangkutan banyak mengeluarkan pernyataan politik kepada publik, ya itu hak beliau sebagai warga negara untuk punya panggung sendiri. Kita dan siapa pun saya rasa tidak boleh melarang untuk memberikan pendapat politik, selama itu positif untuk pembangunan bangsa.

Sebenarnya, pernyataan apa pun kalau kita politisasi akan jadi negatif. Jangankan Jenderal Gatot, Presiden Jokowi pun akan salah bila dipolitisasi bukan pada porsinya. Begitu juga dengan SBY. Karena itu, dalam melihat satu pernyataan orang, kita harus melihatnya dari berbagai macam perspektif. Banyak sisi yang harus dipertimbangkan, terlebih apakah itu positif atau negatif.

Artinya, kita harus memberi ruang kepada Jenderal Gatot untuk fokus menjaga pertahanan. Sehingga, kita dan masyarakat luas akan semakin dewasa dan bijak menilai sebuah persoalan di republik ini. Terlebih lagi dalam kondisi dan keadaan seperti sekarang ini, ekonomi sedang kurang bagus.

Bahwa sedang terjadi krisis kepemimpinan, kita sadari hal itu. Buat saya sih, semuanya biasa-biasa saja, optimisme harus terus dibangun. Tinggal mungkin ada kebijakan-kebijakan yang belum maksimal dari pemerintah, sehingga perlu kita dukung. Sambil itu, pemerintah juga harus berada dalam posisi yang siap dikritik dong. Mana ada orang mau maju kalau tidak dikritik. Harus ada evaluasi dan itu menjadi bahan yang sangat penting kepada pemerintah dan semua unsurnya.

Sekali lagi, saya tidak mau bilang bahwa yang bersangkutan seolah-olah mencari panggung politik. Sebab, Gatot sekarang ini masih menjabat sebagai Panglima TNI, dan itu hak dan kewajiban beliau selaku Panglima TNI. Sama halnya dengan Kapolri, ketika beliau memberikan ketegasan bagaimana mengamankan negara yang lebih kondusif, mengambil sikap-sikap dan tindakan hukum, ya jangan kita salahkan.

Balik ke isu pertahanan, terkait anggaran militer, dulu ketika Anda di Komisi I DPR, seperti apa mekanismenya? Adakah memang anggaran khusus yang disiapkan untuk pengadaan senjata?

Di DPR ini, setiap mitra punya kesempatan untuk mengajukan yang namanya RKA (Rencana Kerja Anggaran, red). Kemudian mitra Komisi bersangkutan mengevaluasi, lalu diserahkan ke Badan Anggaran DPR untuk berdiskusi dan bermusyawarah termasuk juga berkonsultasi kepada pemerintah yang akan memutuskan masuk ke APBN atau APBNP.

Saya pikir, alutsista itu dari tahun ke tahun selalu memiliki anggaran yang cukup besar. Tapi memang, berdasarkan kebutuhan, jangankan TNI, banyak lembaga lain kalau kita bicara berdasarkan kebutuhannya ya tidak akan pernah cukup anggaran itu. Apalagi dalam kondisi negara yang sedang defisit anggaran.

Jadi harus sabar TNI dan Kepolisian ini, begitu pun mitra yang lain juga harus sabar. Karena memang induk semangnya lagi defisit, walaupun tidak membahayakan tapi tetap harus diwaspadai. Karena harus ada kebijakan ekonomi yang makro dan mikro untuk ekonomi negara.

Itu artinya sekarang ini tidak tepat dari segi anggaran jika ada keinginan mengadakan senjata?

Sebenarnya tidak juga. Senjata ini kan variatif, ada yang mahal ada yang murah, peluru juga begitu. Sementara solusinya, pertama adalah menghemat. Yang kedua, menggunakan produk dalam negeri.

Kita punya PT PINDAD (Perindustrian Angkatan Darat, red), ada PT Dirgantara Indonesia kalau AU butuh pesawat. Kita bisa maksimalkan produksi dalam negeri dalam rekayasa senjata. Walaupun tidak semua persenjataan bisa di-support oleh teknologi dalam negeri. Jadi silakan dikaji lebih mendalam, karena sekarang sudah ada Badan Industri Ketahanan Nasional, itu diharapkan bisa menjadi penengah antara kebutuhan pertahanan dengan kemampuan daya beli negara terhadap bidang pertahanan.

Dalam pengadaan senjata ini, terdapat perbedaan data. Ada yang bilang 5.000, yang lain bilang 500. Kecenderungan yang benar seperti apa?

Saya tidak menangani persoalan mengidentifikasi atau menyelidiki pengadaan senjata ini. Jadi terus terang, berdasarkan data, saya tidak begitu paham. Tapi memang yang terdengar di berita itu 5.000. Apakah betul demikian, sekarang ada tim yang melakukan investigasi. Tim ini yang membuat daftar senjata yang masuk itu apakah benar atau tidak, juga menyelidiki perizinannya. Jadi banyak aspek dari persoalan impor senjata. Ini yang harus kita sikapi dengan bijak.

Artinya memang, persoalan senjata ini sama sekali tidak berkaitan dengan politik, atau seperti apa Anda melihatnya?

Saya tegaskan, kita jangan terlalu prematur menilai bahwa ada unsur politik di balik pengadaan senjata ini. Jangan juga kita menghakimi seseorang atau sebuah lembaga. Tidak boleh pula kita cepat mengaminkan pernyataan orang lain. Menurut saya, semua harus ada data pembanding. Apa yang dikatakan Jenderal Gatot, mari kita ambil benarnya. Apa yang dilakukan Polri, mari kita ambil benarnya juga. Sehingga kedua lembaga ini ikut kita dinginkan.

Apa yang beredar di masyarakat juga harus kita dinginkan, belum tentu itu murni politis dan bersifat negatif. Memang siapa tahu itu persiapan untuk persenjataan kita saja. Jadi jangan terlalu cepat ambil kesimpulan. Sekarang kan lagi dalam proses pengkajian masalah ini, sudah ada lembaga lain yang masuk sebagai penengah. Media pun harus menyajikan berita ke masyarakat itu dengan filter yang maksimal, sehingga tidak menyesatkan.

Sekarang ini, jumlah anggota militer kita jika digabung TNI dan Polri sebanyak 724.823 personel. Berarti 1 personel menjaga 800 masyarakat sipil. Bisakah dari situ kita lihat pertahanan kita ini memang lemah?

Konsep negara kita ini memang dari awal dibangun sebenarnya menggunakan konsep pertahanan keamanan rakyat. Makanya, dulu ada Permesta. Maksudnya, negara ini konsep pertahanannya memang tidak bertumpu pada angkatan perang yang sangat kuat. Karena itu, rakyat yang perlu diperkuat. Sekarang sudah ada sosialisasi empat pilar di MPR. Ini semua adalah solusi alternatif untuk tidak membangun angkatan perang yang sangat kuat dengan biaya mahal.

Menurut hemat saya, ini sudah cara yang paling bagus. Kerja sama TNI, Polri, dan masyarakat harus maksimal. Tinggal kemudian bagaimana kita memaksimalkan SDM yang kita punya untuk menyelamatkan ketika negara dalam kondisi darurat. Dengan begitu, akan lebih maksimal. 

Penulis Taufiq Saifuddin
Editor Ahmad Fathoni

Tags:

Jenderal GatotGatot NurmantyoAfzal MahfuzWawancara