logo rilis

Advokat Senior Ini Heran KPK Tolak RKUHP, Kenapa?
Kontributor
Tari Oktaviani
02 Juni 2018, 14:00 WIB
Advokat Senior Ini Heran KPK Tolak RKUHP, Kenapa?
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK). FOTO: RILIS.ID/Ridwan

RILIS.ID, Jakarta— Advokat senior Maqdir Ismail merasa heran dengan alasan penolakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimasukannya pasal tindak pidana korupsi ke rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Menurutnya, KPK tetap tidak akan dibubarkan meskipun pasal-pasal tindak pidana korupsi masuk ke RKUHP.

"Saya enggak tahu alasan keberatan mereka dipisahkannya UU Korupsi dari KUHP. Kalau lembaganya tetap ada tetap saja mereka jalankan kewenangannya. Saya kira lembaga KPK tidak akan tereleminasi," kata Maqdir dalam diskusi di Gado Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (2/6/2018).

Dia mengatakan, sebnarnya persoalannya hanya sebatas status lembaga KPK. Menurutnya, bila KPK dibuat secara ad hoc atau bersifat sementara, lantas dia mempertanyakan kekhawatiran KPK bila dimasukannya pasal tindak pidana korupsi ke RKUHP.

"Persoalan pokoknya apakah ini hanya ad hoc atau permanen? Lahirnya KPK sebagai triger mechanism sehingga dijadikan lembaga ad hoc. Kenapa mereka khawatir kalau enggak ada mereka penanganan korupsi jadi berhenti," paparnya.

Pria yang juga kuasa hukum Setya Novanto ini menjelaskan, KUHP Indonesia memang sudah waktunya untuk diubah. Sebab KUHP Indonesia masih mengadopsi hukum belanda sejak 40 tahun lalu. Sehingga dikatakannya perlu untuk disesuaikan lagi dengan aturan di Indonesia.

Jika pun memang nantinya setelah disahkan dirasa kurang, maka menurutnya DPR dan Pemerintah bisa menyesuaikannya dengan mengamandemen. Untuk itu dia berharap KPK tidak terjebak pada opini bahwa kodifikasi di KUHP menjadi memperlemah pemberantasan korupsi.

"Sikap KPK, kita tidak boleh terlalu permisi menggunakan opini tertentu bahwa seolah-olah dikodifikasi di KUHP jadi diberhentikan kewenangan dalam pemberantasan korupsi," paparnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa keberatan dengan rancangan Kitab Umum Hukum Pidana (R-KUHP) yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah. Pasalnya, ada sejumlah persoalan yang nantinya akan dihadapi KPK dalam rangka memberantas korupsi ke depan.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief menjabarkan setidaknya ada beberapa kendala yang dihadapi KPK apabila R-KUHP di sah-kan. Salah satunya yakni tidak ada lagi kewenangan kelembagaan KPK kerena menurutnya di R-KUHP tidak ada penegasan soal kewenangan lembaga KPK. Padahal, UU KPK menentukan bahwa mandat KPK adalah memberantas korupsi sebagaimana diatur dalam UU tindak pidana korupsi, bukan dalam KUHP.

"Dalam RUU KUHP tidak ada penegasan soal kewenangan lembaga KPK. Itu tidak disebutkan juga apa RUU KUHP tetap ada kewenangan KPK," katanya di gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/5/2018).

Lebih jauh, Laode mengatakan jika tindak pidana korupsi dimasukan ke KUHP maka akan sulit untuk pemberantasan korupsi ke depan. Selain itu, aturan-aturan baru yang diadopsi dari UNCAC seperti korupsi di sektor swasta juga tak bisa ditangani KPK.

"Jika tindak pidana korupsi masuk ke tindka pidana umum maka relevansi KPK dipertanyakan lagi. Akan ada kendala hukum yang lebih susah," ungkapnya.

Dia berujar keberatan KPK itu sudah disampaikan sebelumnya ke Pemerintah dan Presiden. Namun dia menyayangkan justru hal itu tidak berpengaruh karena sejauh ini UU tipikor di leburkan ke R-KUHP.

"KPK pernah kirim surat pada Presiden dan ketua panja RUU KUHP dan tim pem kemenkumham yang prinsipnya menolak tipikor masuk ke R-KUHP dan kami minta UU khusus tetap di luar KUHP," paparnya.

Editor: Elvi R


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)