logo rilis

Advokat Kebal Hukum, Fredrich: KPK Memaksakan Diri
Kontributor
Tari Oktaviani
22 Juni 2018, 15:30 WIB
Advokat Kebal Hukum, Fredrich: KPK Memaksakan Diri
Mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Mantan Kuasa Hukum Fredrich Yunadi menilai Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlalu memaksakan kehendak karena telah menyeret dirinya ke dalam pidana kasus korupsi merintangi penyidikan e-KTP. Dia pun menyampaikan bahwa ini karena profesi dirinya yang merupakan advokat seharusnya tidak dapat dituntut.

"Advokat tidak dapat dituntut. Enggak ada alasan apapun jaksa menbangkang konstitusi. Seseorang yang sedang menjalankan profesi diatur dalam kode etik profesi. Materi itu mengikat anggota profesi," katanya dalam persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta, Jumat (22/6/2018).

Lebih jauh, dia menilai seorang advokat memiliki kekebalan hukum sehingga KPK tidak dapat memidanakan seorang advokat. Menurutnya, advokat tidak bisa dituntut baik pidana dan perdata. Hal itu tertuang dalam putusan MK, pasal 50 KUHP dan UU advokat itu sendiri.

"Oleh sebab itu peraturan itu jadi dasar untuk menilai apakah telah sesuai atau tidak atau melanggar atau malpraktek profesi. Sanksi ditentukan oleh peratutan profesi. Memiliki kekebalan hukum sehingga nggak dapat digugat secara hukum. Bahwa peraturan jadi dasar penilaian pekerjaan profesi," ungkapnya.

Oleh karena itu, Fredrich berpendapat perkara ini tidak layak dibawa ke persidngan. Terlebih pidana menghalangi penyidikan yang tertuang dalam Pasal 21 dipandangnya bukan bagian dari tindak pidana korupsi.

"Maka defacto atau de jure adalah tindak pidana lain. Bukan tindak pidana korupsi. Dalam ahli hukum dan ahli bahasa, bukan tipikor. Yang berhak menyidik adalah kepolisian. Mutlak bukan KPK," paparnya.

Editor: Elvi R


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)