logo rilis
Adhie Massardi: Secara Moral Kami Harus Selamatkan AJB Bumiputera
Kontributor
Yayat R Cipasang
14 Maret 2018, 18:17 WIB
Adhie Massardi: Secara Moral Kami Harus Selamatkan AJB Bumiputera
Pengelola Statuter AJB Bumiputera Adhie M. Massardi. FOTO: RILIS.ID/Taufiq Saifudin

ASURANSI Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera adalah model bisnis ekonomi kerakyatan yang didesain para bumiputera seangkatan pergerakan Budi Oetomo. Nasabahnya tidak tanggung-tanggung sekira 5 juta pemegang polis. Uniknya perusahaan mutual satu-satunya yang eksis di Indonesia dan tidak memiliki landasan hukum yang melindunginya sejak 100 tahun lalu ini tetap eksis dan dapat melewati badai dan rintangan.

Perusahaaan yang memiliki aset Rp12 triliun itu sempat diguncang berbagai permasalahan. Untungnya, OJK langsung sigap dan segera menyelamatkannya untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan juga entitas bisnis yang sekaligus sebagai entitas budaya ini.

Untuk mengetahui kondisi terakhir dan seperti apa restrukturisasi Bumiputera serta seperti apa tantangannya, redaktur rilis.id Yayat R Cipasang mewawancarai Adhie M. Massardi, satu dari enam anggota Pengelola Statuter Bumiputera. Berikut perbincangan selengkapnya.

Bisa diceritakan kondisi terakhir AJB Bumiputera?

Dalam situasi keuangan yang membaik karena bisnis kita juga sedang memulai kembali setelah sebelumnya kita sesuai dengan perjanjian dengan investor untuk tidak running. Sekarang kita sudah mempersiapkan kembali untuk running.

Persiapan itu di antaranya me-review semua standard operating procedure (SOP) dan semuanya sudah hampir selesai. Agar nanti setelah running betul-betul tidak ada masalah.

Pengelola Statuter (PS) itu kan diturunkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan harus memberikan jaminan bahwa di Bumiputera itu tidak ada masalah. 

Sampai kapan OJK berada di Bumiputera?

Kalau kemarin perintah OJK kepada PS sampai 2019. Kita akan upayakan sebelum 2019 ini situasi harus sudah normal kembali. Dan kalau sudah normal tentu keberadaan PS sudah tidak diperlukan lagi.

Tentu perusahaan akan normal kembali seperti pada umumnya ada komisaris ada direksi dan leluasa menjalankan bisnisnya. Karena kalau sudah running tidak bisa terus dikelola PS. Kita inginnya lebih cepatt lebih baik.

Seperti apa kewenangan PS itu?

Diangkat dan diperintahkan oleh OJK untuk melakukan restrukturisasi dan  meminimalisir kemungkinan-kemungkinan. Dan yang paling penting dapat memberikan jaminan kepastian tentanng hak-hak pemegang polis. Terus yang lebih penting juga bahwa aset Bumiputera itu sangat besar. 

Terakhir asetnya berapa?

Tempo hari asetnya mencapai Rp12 triliun. Sekarang karena sudah ada pencairan sekitar Rp10 triliun. Bumiputera juga memiliki aset-aset properti. Kalau toh ada penjualan aset itu pun harus dipastikan untuk kepentingan pemegang polis. Tidak boleh untuk yang lain-lain.

Jadi yang paling penting itu mengontrol lalu-lintas aset untuk sebesar-sebesarnya kemajuan perusahaan khususnya pemegang polis.

Ada berapa anggota PS di AJB?

Seluruhnya ada enam orang. Ada koordinator seorang aktuaria senior Pak Didi Achdijat. Ada juga dari OJK, ada dari Bumiputera, ada dari nasabah, dan saya termasuk dari unsur independen. Kita tidak ingin ada uang nasabah yang tercecer atau digunakan untuk kepentingan lain.

Apakah ditemukan indikasi korupsi?

Kalau yang lama-lama ada dan kita temukan. Terutama soal penempatan. Misalnya pada 2007 ada penempatan dana di perusahaan Optima yang kini perusahaannya juga sudah hilang. Kemudian ada beberapa lagi. Tapi karena ini institusi bisnis yang sensistif untuk kita buka maka diambil kebijakan bahwa ini akan langsung diperiksa dan diatasi oleh OJK.

Karena OJK juga kan punya lembaga penyidik yang dipimpin jenderal polisi bintang dua. Soal  penyimpangan-penyimpangan tengah diproses di sana. Tapi kita tidak ingin bahwa persoalan ini mengganggu trust masyarakat. Karena itu kita pun melakukannya dengan sangat hati-hati agar tidak terjadi guncangan.

Selama proses restrukturisasi apakah ada pemegang polis atau nasabah yang menarik dananya?

Ada juga karena mereka ini kan mendengar pemberitaan selama ini. Tentu saja ada pemegang polis yang terpengaruh. Karena ini hak mereka ya kita selesaikan. Banyak juga nasabah yang setelah kita kasih penjelasan dan mereka mengerti, batal juga menarik dananya. Tapi ada juga yang tetap menarik dananya karena memang butuh untuk penebusan.

Terakhir berapa nasabah yang bertahan?

Kalau nasabah kita karena usia lebih dari 100 tahun nasabah kita termasuk yanng paling besar, 5 jutaan pemegang polis.

Bumiputera itu kan tak sekadar institusi bisnis tetapi juga sebagai warisan budaya, menurut Anda?

Setelah saya pelajari sejarahnya, Bumiputera ini dulu itu didesain oleh founding fahters-nya sebagai sayap ekonomi gerakan Budi Oetomo. Jadi berkaitan langsung dengan dunia pergerakan. Juga untuk membentengi perekonomian nasional yang berbasis kerakyatan.

Karena itu secara moral kami juga intensinya bertambah untuk secepatnya menormalisasi bisnis di Bumiputera agar sesuai dengan harapan founding fathers. Tentu harapannya agar perusahaan yang dididirkan tokoh pendiri bangsa ini kembali menjadi sayap ekonomi bagi bangsa ini.

Perusahaan ini sangat unik dan mungkin satu-satunya yang menggunakan prinsip mutual di Indonesia. Perlukah undang-undang mutual untuk melindunginya?

Kemarin OJK sudah mengeluar Peraturan OJK (POJK) tentang mutal. Nah tinggal menunggu Peraturan Pemerintah (PP) dan yang berwenang mengeluarkan adalah Kemenkeu.

PP itu kan perintah dari UU. PP mengatur tentang kelembagaannnya dan OJK mengatur pegelolaan keuangannya. Saya kira itu sudah cukup dan tak perlu undang-undang khusus.


500
komentar (0)